Sri Mulyani Sebut di Tahun Politik Banyak Orang Terobsesi dengan Utang dan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati gemas dengan pihak-pihak yang kerap menyoroti utang dan rasio pajak di tahun politik. Dia mengatakan, hal tersebut membuat banyak orang bingung dan mengesampingkan fakta bahwa utang dan pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk melayani rakyat Indonesia.

"Di waktu kampanye politik, orang banyak yang bingung dengan instrumen fiskal yang kemudian lebih dipandang sebagai obyek dibanding alat itu sendiri. Mereka terobsesi dengan utang dan rasio pajak," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam Mandiri Investment Forum 2019 di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, utang dan relaksasi pajak yang gencar dilakukan tahun lalu merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk merangsang perekonomian dalam negeri.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga di 5,2 persen tahun lalu di tengah gejolak perekonomian global.

Baca juga: Soal Pencetak Utang, Timses Prabowo Bandingkan Menkeu dan Penyerang Liverpool

Sebagai catatan, rasio pajak 2018 mencapai 11,5 persen dari PDB, angka tersebut lebih baik dari 2017 yang hanya 10,7 persen dari PDB.

Angka rasio pajak Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dengan rasio pajak sebesar 14 persen, Malaysia sebesar 15,5 persen, dan Thailand sebesar 17 persen.

Penerimaan pajak 2018 yang mencapai Rp 1.315,9 triliun tak mencapai target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 trilun. Realisasi penerimaan pajak 2018 hanya 92 persen atau terjadi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengelola perpajakan dalam negeri dengan kebijakan countercyclical atau mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak di era pertumbuhan tinggi (boom period), dan meningkatkan penerimaan dan memangkas pajak ketika menghadapi resesi.

Baca juga: Prabowo Sebut Menkeu Mesin Pencetak Utang, Ini Komentar Kemenkeu

"Sementara dalam situasi seperti saat ini kita merangsang perekonomian agar bisa memberikan ruang untuk (pertumbuhan) ekonomi ketika pertumbuhan. Hal inilah yang disebut dengan countercyclical policy. Kita harus bisa secara terus menerus mengetatkan atau melonggarkan kebijakan, mengeloala instrumen fiskal untuk lebih sehat," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan konsisten mengelola defisit anggaran di bawah 2 persen serta lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk menekan kesenjangan dan kemiskinan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan penerimaan pajak agar keuangan dalam negeri menjadi lebih mandiri.

Baca juga: Prabowo Mau Naikkan Tax Ratio, tapi Potong Tarif Pajak, Apakah Bisa?