Luhut: Kalau Ada OSS, Kasus Seperti Meikarta Harusnya Tak Terjadi Lagi

Kompas.com - 31/01/2019, 13:15 WIB
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi pembicara di acara Asian Insight Conference 2019 di Jakarta, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMenko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi pembicara di acara Asian Insight Conference 2019 di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sistem online single submission (OSS) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tak hanya memperbanyak investasi yang masuk ke Indonesia.

Dengan sistem pengajuan yang mudah, sistem ini secara tidak langsung bisa menekan praktik suap dan korupsi. Ia mencontohkan kasus suap Meikarta, di mana Lippo Group sebagai penggarap megaproyek tersebut menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan pejabat Pemkab Bekasi untuk meloloskan pengajuan izin mereka.

"OSS ini dampaknya besar. Untuk kasus Meikarta ke depannya seharusnya tidak terjadi lagi," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Dua Bulan Beroperasi, OSS Terbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha

Luhut mengatakan, kasus suap itu terjadi karena kontraktor terus mendesak Pemkab Bekasi agar izin yang diajukan segera dikeluarkan. Namun, pengurusannya terlalu memakan waktu meski terus didesak.

Akhirnya, muncul penawaran dari birokrat untuk memberi jatah ke mereka sebagai syarat mengeluarkan perizinan.

"Kalau dengan OSS itu semua terintegrasi untuk permohonan secara online. Prosesnya akan cepat," kata Luhut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Saat Jokowi Sarankan Sandiaga Coba Buat Izin Usaha melalui OSS...

Selain itu, dengan mudahnya pengurusan perizinan, akan mempersempit ruang kepala daerah untuk minta suap atau korupsi. Luhut mengatakan, masyarakat juga semakin pintar untuk tidak meladeni pejabat nakal di daerahnya untuk mempermudah mengurus izin.

"Orang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, dengan uang Rp 10 miliar, Rp 100 miliar dengan pikiran dapat return, dia akan mikir-mikir 10 kali karena tidak akan dapat lagi gitu-gituan," kata Luhut.

OSS bisa diakses melalui website www.oss.go.id atau datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Layanan perizinan ini akan terintegrasi, khususnya dengan sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta sistem Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Integrasi dibutuhkan untuk mengurus izin badan usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Layanan OSS juga menjamin perizinan berusaha dapat diurus dalam hitungan jam. Bahkan, pelaku usaha atau investor bisa mengetahui langsung apakah mereka mendapat insentif dan jenis insentif apa yang didapat lewat sistem OSS.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X