Luhut: Kalau Ada OSS, Kasus Seperti Meikarta Harusnya Tak Terjadi Lagi

Kompas.com - 31/01/2019, 13:15 WIB
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi pembicara di acara Asian Insight Conference 2019 di Jakarta, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMenko Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi pembicara di acara Asian Insight Conference 2019 di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sistem online single submission ( OSS) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tak hanya memperbanyak investasi yang masuk ke Indonesia.

Dengan sistem pengajuan yang mudah, sistem ini secara tidak langsung bisa menekan praktik suap dan korupsi. Ia mencontohkan kasus suap Meikarta, di mana Lippo Group sebagai penggarap megaproyek tersebut menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan pejabat Pemkab Bekasi untuk meloloskan pengajuan izin mereka.

"OSS ini dampaknya besar. Untuk kasus Meikarta ke depannya seharusnya tidak terjadi lagi," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Dua Bulan Beroperasi, OSS Terbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha

Luhut mengatakan, kasus suap itu terjadi karena kontraktor terus mendesak Pemkab Bekasi agar izin yang diajukan segera dikeluarkan. Namun, pengurusannya terlalu memakan waktu meski terus didesak.

Akhirnya, muncul penawaran dari birokrat untuk memberi jatah ke mereka sebagai syarat mengeluarkan perizinan.

"Kalau dengan OSS itu semua terintegrasi untuk permohonan secara online. Prosesnya akan cepat," kata Luhut.

Baca juga: Saat Jokowi Sarankan Sandiaga Coba Buat Izin Usaha melalui OSS...

Selain itu, dengan mudahnya pengurusan perizinan, akan mempersempit ruang kepala daerah untuk minta suap atau korupsi. Luhut mengatakan, masyarakat juga semakin pintar untuk tidak meladeni pejabat nakal di daerahnya untuk mempermudah mengurus izin.

"Orang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, dengan uang Rp 10 miliar, Rp 100 miliar dengan pikiran dapat return, dia akan mikir-mikir 10 kali karena tidak akan dapat lagi gitu-gituan," kata Luhut.

OSS bisa diakses melalui website www. oss.go.id atau datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Layanan perizinan ini akan terintegrasi, khususnya dengan sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta sistem Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Integrasi dibutuhkan untuk mengurus izin badan usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Layanan OSS juga menjamin perizinan berusaha dapat diurus dalam hitungan jam. Bahkan, pelaku usaha atau investor bisa mengetahui langsung apakah mereka mendapat insentif dan jenis insentif apa yang didapat lewat sistem OSS.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
BP Tapera Akan Kembalikan Dana Pensiun PNS, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan

BP Tapera Akan Kembalikan Dana Pensiun PNS, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan

Whats New
Menaker Sebut Rata-rata Gaji Penerima Subsidi Upah Rp 3,1 Juta

Menaker Sebut Rata-rata Gaji Penerima Subsidi Upah Rp 3,1 Juta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X