2 Faktor Ekonomi Ini Bisa Bikin Elektabilitas Jokowi Goyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas calon presiden Joko Widodo masih unggul dari Prabowo Subianto. Data survei Indikator Desember 2018 misalnya, mengungkapkan elektabilitas keduanya terpaut hingga 20 persen.

Meski begitu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, selisih 20 persen bukanlah angka yang aman untuk Jokowi.

"Kalau kita bandingkan dengan 2009 saat Pak SBY running for election, Pak SBY 3 bulan sebelumnya itu keunggulannya sampai 50 persen dengan Ibu Mega, bahkan jauh lagi dengan Pak Jusuf Kalla," ujarnya di acara DBS Asian Insight Conference, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Hingga hari pencoblosan 17 April 2019 nanti kata Burhanuddin, semua masih bisa terjadi. Elektabilitas Jokowi bisa saja goyah bila sektor ekonomi, utamanya yang berkaitan dengan inflasi,  tidak dijaga dengan baik.

Baca juga: Jokowi: Pasar Kereta Dunia Luas, Sudah Kita Kuasai

Ia menilai ada 2 faktor ekonomi yang bisa menggoyahkan elektabilitas Jokowi. Pertama kenaikan harga jagung untuk pakan ternak yang bisa berdampak kepada harga daging ayam dan telur.

Belum lama ini para peternak ayam mengeluhkan mahalnya harga jagung. Hal ini berakibat kepada kenaikan harga daging ayam dan telur.

"Kalau ini terjadi terus menerus, bahkan menaikan tingkat inflasi, itu bahaya buat Pak Jokowi," kata dia.

Kedua, faktor kenaikan harga BBM. Sudah jadi rahasia umum kalau harga BBM masih tergantung dengan harga minyak dunia. Bila dalam 3 bulan ke depan harga minyak dunia naik, maka harga BBM bisa naik.

Saat ini menurut Burhanuddin, Jokowi tak punya banyak kemewahan layaknya SBY saat Pilpres 2008 lalu.

Pada 2008 kata dia, harga minyak dunia sempat turun jelang pemilu. Presiden SBY pun mengambil momentum dengan kebijakan populis yakni menurunkan harga BBM 3 kali secara berturut-turut.

Belum lagi, Pemerintahan SBY juga memiliki kartu lain yakni program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyentuh langsung masyarakat bawah.

"Nah kemewahan itu enggak dimiliki oleh pemerintahn sekarang. Ada banyak kartu tetapi kartunya bukan cash sehingga tidak ada drama saat dibagikan," kata dia.

Meski begitu, Burhanudin meyakini, pemerintahan Jokowi akan menahan semua kenaikan harga yang bisa berdampak kepada kenaikan inflasi. Setidaknya hingga pemilihan presiden dilakukan.