Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Impor Komoditas Pangan

Kompas.com - 04/02/2019, 15:05 WIB
Murti Ali Lingga,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman memperingatkan pemerintah terkait kebijakan impor terhadap empat komoditas pangan. Pemerintah diminta lebih bijak dan hati-hati atas keputusan itu di tengah tahun politik.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menuturkan, pemerintah jangan sampai lengah dan lalai untuk mengawasi segala aktivitas impor meski tengah mempersiapkan pesta demokrasi.

Adapun empat komoditas yang dimaksud Ombudsman adalah beras, gula, garam, dan jagung. Selama ini impor komoditas tersebut terbilang tinggi.

"Kita sampaikan pada bulan ini, semata-mata karena kami mempertimbangkan di dalam tahun politik ini boleh jadi perhatian terkait administrasi impor menjadi lengah," kata Alamsyah di kantornya, Senin (4/1/2019).

Baca juga: Rem Blong Impor, Rapor Neraca Dagang Merah

Alamsyah menilai, jika pemerintah lengah, maka empat komoditas impor akan berlebih di dalam negeri. Kondisi ini akan memberikan dampak negatif dan merugikan.

Ombudsman pun menyarankan pemerintah supaya tak impor beras tahun ini dan melihat persediaan yang ada di Perum Bulog. Apalagi berdasarkan data, jumlah stok beras masih memadai yakni sekitar 2,1 juta ton akhir 2018 lalu.

Ombudsman juga melakukan penelusuran dan investigasi terkait impor gula. Lembaga ini mensinyalir produk impor yang masuk ke pasar tradisional untuk kebutuhan gula konsumsi.

Ujungnya, telah mengganggu stabilitas produksi gula petani dan berdampak pada penurunan harga gula tebu petani.

"Kita temukan di lapangan, gula impor banyak yang merembes ke pasar," sebut dia.

Baca juga: Pengusaha Banyak Gunakan Gula Impor, Ini Alasannya Menurut Asosiasi

Oleh sebab itu, Alamsyah menytakan pihaknya menganjurkan agar pemerintah memperketat proses verifikasi kebutuhan dan stok gula impor untuk industri. Kemudian, pemerintah harus menetapkan hasil perhitungan neraca gula nasional, dan mengevaluasi penerapan SNI bagi gula petani.

Ombudsman juga mencatat tingginya impor garam industri dalam selama periode 2015-2018. Bahkan impor komoditas garam naik dengan total impor sebesar 12,3 juta ton dan puncaknya terjadi di 2018 yang mencapai 3,7 juta ton.

"Kami memberikan peringatan dini agar 2019 betul-betul verifikasi kebutuhan industri dilakukan secara cermat (oleh pemerintah)," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com