Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara setelah anggaran negara disebut telah bocor. Tak tangung-tanggung, angkanya sampai 25 persen.

Pernyataan itu disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam acara HUT ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta,

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara terpercaya.

"Dilaksanakan secara kredibel an profesional," ujarnya, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut Kekeliruan Arah Pembangunan Terjadi Sejak Orde Baru

Setiap tahun kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) terhadap APBN.

Hasilnya kata dia, BPK menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait pernyataan bocornya anggaran negara, Nufransa mempersilakan Prabowo untuk melaporkannya ke penegak hukum.

"Kalau memang dalam pelaksanaannya dianggap ada kebocoran anggaran, hal ini dapat dilaporkan kepada instansi terkait," kata dia.

Baca juga: Menteri Susi Khawatir Garam Impor Bocor ke Pasar

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada mark up proyek.

Bocoran anggaran itu kata dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan.

Pada 2018 sendiri, penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Sementara itu total realisasi belanja negara di APBN 2018 Rp 2.202,2 triliun atau 99,2.persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Bila anggaran belanja negara bocor 25 persen, maka angkanya lebih dari Rp 500 triliun.

Baca juga: Disebut Menteri Pencetak Utang, Sri Mulyani Jawab dengan Puisi