Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2019, BKPM Dorong Insentif Pajak Lebih Agresif

Kompas.com - 07/02/2019, 08:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan, intensif pajak di 2019 harus lebih agresif. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbanyak minat investasi di Indonesia.

Dalam data terbaru, pertumbuhan investasi Indonesia di 2018 melambat menjadi 4,1 persen. Padahal, tahun sebelumnya, pertumbuhan investasi sekitar 10 persen. Insentif ini sekaligus menjadi senjata Indonesia agar dapat bersaing dengan negara emerging.

"Masih banyak peluang untuk menawarkan insentif yg lebih agresif karena terus terang kita mesti rebutan dengan negara tetangga, dengan negara saingan," ujar Thomas di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (7/2/2019).

Thomas mengakui, dari segi investasi, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Saat ini, insentif yang ditawarkan Indonesia antara lain tax holiday sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2018 yang diteken pada April 2018 lalu. Fasilitas ini telah dinikmati oleh delapan wajib pajak sepanjang.

Adapun nilai investasinya mencapai Rp 161,3 triliun. Namun, kata Thomas, capaian itu tentu saja tidak cukup. Ia berharap tahun ini semakin banyak investor asing maupun lokal yang menerima tax holiday dengan jilai proyrk yang besar.

"Terus terang kita harus bekerja lebih keras lagi. Ada gelombang awal di 2018, tetapi sudah mulai kendor. Jadi kita mesti keluarin lagi inovasi baru atau terobosan baru untuk mentrigger atau menstimulasi gelombang baru," kata Thomas.

Salah satu yang diusulkan yakni adanya fiskal intensif untuk perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi kepada pekerjanya. Dengan drmikian, keterampilannya bertambah dan memiliki daya saing yang lebih. Apalagi di era revolusi industri 4.0, pekerja tak hanya bersaing drngan sesama manusia, tapi juga dengan AI dan robotik.

"Saya sepakat dengan menperin agar ada insentif fiskal agar mendorong perusahaan lebih banyak keluar uang agar mendidik pekerjaanya terampil digital," kata Thomas.

Selain itu ada juga super deduction tax jika perusahaan mengeluarkan uang untuk melatih para pekerja mereka. Perusahaan akan diberi keringanan pajak dari penghasilan mereka.

"Itu mekanisme super deduction untuk insentif bagi perusahaan," kata Thomas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com