KILAS EKONOMI

Manfaatkan Pupuk Organik, Petani Diminta Bijak Pakai Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 08/02/2019, 07:00 WIB
Lahan pertanian nampak dari udara Dok. Humas Kementerian Pertanian RILahan pertanian nampak dari udara

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ddtjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar petani menggunakan pupuk subsidi dan organik secara berimbang. Apa sebabnya?

Jadi, meski alokasi pupuk bersubsidi tahun 2019 sama dengan tahun 2018, yakni sebesar 9,55 juta ton. Namun dari alokasi itu, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), sebanyak 676.000 ton diblokir pada tahun ini sehingga hanya sebesar 8,847 juta ton.

"Jenis pupuk yang disalurkan berupa Urea, SP-36, NPK, ZA dan pupuk organik," ujar Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Muhrizal Sarwani, Rabu (6/2/2019), di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Walaupun demikian, lanjut Muhrizal, pemerintah tetap menjamin ketersediaan pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET). Ini sesuai dengan Permentan No.47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Baca juga: Cegah Alih Fungsi Lahan, Kabupaten Sukabumi Dapat Apresiasi Kementan

Adapun terkiat masalah distribusi, Muhrizal mengatakan bahwa DItjen PSP sendiri telah bertekad menyelesaikan persoalan tersebut dalam tempo 2 x 24 jam.

“Kalau ada persoalan distribusi pupuk, saya pastikan 2 x 24 jam diselesaikan, meski di ujung Indonesia," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak cuma itu, Muhrizal menyatakan, untuk mengatasi persoalan distribusi pupuk pemerintah menempuh pula kebijakan realokasi pupuk dari daerah yang berlebihan ke daerah yang kurang.

“Realokasi antar wilayah dan waktu adalah kewenangan di daerah. Kebijakan relokasi pupuk adalah upaya pemerintah agar lebih cepat mengatasi kekurangan pupuk di daerah,” ujar Muhrizal.

Cegah penyimpangan pupuk bersubsidi

Persoalan lain dari pupuk adalah penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk itu, Muhrizal mengatakan mulai tahun 2017 telah dilakukan upaya pendataan petani berbasis elektronik (e-RDKK) dengan dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Penerapan e-RDKK dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Diharapkan di waktu mendatang penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu,” tambahnya.

Baca jugaKementan Terus Perangi Pratik Mafia Pupuk

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JICT Tindak Tegas Oknum Pelaku Pungli di Pelabuhan

JICT Tindak Tegas Oknum Pelaku Pungli di Pelabuhan

Rilis
Luhut: Ada Klub Malam, Tempat Wisata, hingga Restoran Tak Terapkan Protokol Kesehatan Saat PPKM

Luhut: Ada Klub Malam, Tempat Wisata, hingga Restoran Tak Terapkan Protokol Kesehatan Saat PPKM

Whats New
INKA: Uji Coba LRT Jabodebek Tunggu Hasil Investigasi KNKT

INKA: Uji Coba LRT Jabodebek Tunggu Hasil Investigasi KNKT

Whats New
Pengertian Capital Gain, Cara Menghitung, dan Bedanya dengan Dividen

Pengertian Capital Gain, Cara Menghitung, dan Bedanya dengan Dividen

Spend Smart
Catat, Ini 6 Kesalahan yang Dapat Merugikan Bisnis Online-mu di Instagram

Catat, Ini 6 Kesalahan yang Dapat Merugikan Bisnis Online-mu di Instagram

Smartpreneur
Sri Mulyani Idolakan Sang Bunda, Meski Punya Anak 10 Tapi Mampu Raih PhD

Sri Mulyani Idolakan Sang Bunda, Meski Punya Anak 10 Tapi Mampu Raih PhD

Whats New
Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Rilis
Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Whats New
Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Whats New
Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

BrandzView
Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

BrandzView
Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Whats New
Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Rilis
Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Spend Smart
Tes PCR Bakal Diterapkan di Semua Moda Transportasi, Jokowi Minta Harganya Turun Jadi Rp 300.000

Tes PCR Bakal Diterapkan di Semua Moda Transportasi, Jokowi Minta Harganya Turun Jadi Rp 300.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.