KILAS EKONOMI

Manfaatkan Pupuk Organik, Petani Diminta Bijak Pakai Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 08/02/2019, 07:00 WIB
Lahan pertanian nampak dari udara Dok. Humas Kementerian Pertanian RILahan pertanian nampak dari udara

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ddtjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan) meminta agar petani menggunakan pupuk subsidi dan organik secara berimbang. Apa sebabnya?

Jadi, meski alokasi pupuk bersubsidi tahun 2019 sama dengan tahun 2018, yakni sebesar 9,55 juta ton. Namun dari alokasi itu, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), sebanyak 676.000 ton diblokir pada tahun ini sehingga hanya sebesar 8,847 juta ton.

"Jenis pupuk yang disalurkan berupa Urea, SP-36, NPK, ZA dan pupuk organik," ujar Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Muhrizal Sarwani, Rabu (6/2/2019), di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Walaupun demikian, lanjut Muhrizal, pemerintah tetap menjamin ketersediaan pupuk sesuai harga eceran tertinggi (HET). Ini sesuai dengan Permentan No.47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Baca juga: Cegah Alih Fungsi Lahan, Kabupaten Sukabumi Dapat Apresiasi Kementan

Adapun terkiat masalah distribusi, Muhrizal mengatakan bahwa DItjen PSP sendiri telah bertekad menyelesaikan persoalan tersebut dalam tempo 2 x 24 jam.

“Kalau ada persoalan distribusi pupuk, saya pastikan 2 x 24 jam diselesaikan, meski di ujung Indonesia," kata dia.

Tak cuma itu, Muhrizal menyatakan, untuk mengatasi persoalan distribusi pupuk pemerintah menempuh pula kebijakan realokasi pupuk dari daerah yang berlebihan ke daerah yang kurang.

“Realokasi antar wilayah dan waktu adalah kewenangan di daerah. Kebijakan relokasi pupuk adalah upaya pemerintah agar lebih cepat mengatasi kekurangan pupuk di daerah,” ujar Muhrizal.

Cegah penyimpangan pupuk bersubsidi

Persoalan lain dari pupuk adalah penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk itu, Muhrizal mengatakan mulai tahun 2017 telah dilakukan upaya pendataan petani berbasis elektronik (e-RDKK) dengan dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Penerapan e-RDKK dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Diharapkan di waktu mendatang penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu,” tambahnya.

Baca jugaKementan Terus Perangi Pratik Mafia Pupuk

Muhrizal kemudian meminta petani memanfaatkan pupuk bersubsidi sebijak mungkin. Karena bagaimanapun kuantitas pupuk bersubsidi terbatas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X