Kompas.com - 08/02/2019, 11:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya Indonesia Plastic Recycles (IPR) menilai pemerintah pusat tidak perlu memberikan insentif kepada pemerintah daerah (Pemda) yang menerbitkan perda larangan produk dan kantong plastik.

Sebab, penanganan sampah plastik dapat diatasi dengan baik, melalui pemaksimalan daur ulang di tingkat daerah.

Business Development Director IPR Ahmad Nuzuludin mengatakan, persoalan sampah plastik yang terjadi saat ini karena belum terbangunnya perilaku pemilahan sampah organik dan non organik di masyarakat.

"Karena itu, perilaku collecting system harus dibangun di masyarakat lewat adanya bank-bank sampah di tingkat RW atau kelurahan," ujar Ahmad dalam pernyataannya, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Inaplas Dukung Pemanfaatan Sampah Plastik Jadi Sumber Pembangkit Listrik

Menurut Ahmad, ketika sistem pemilihan sampah plastik di daerah sudah terbangun, maka sampah plastik dapat daur ulang dan akhirnya menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat pula.

Tercatat, jumlah bank sampah di seluruh Indonesia saat ini masih jauh dari cukup, karena baru ada 2.500 unit bank sampah. Kondisi ini membuat sampah plastik di berbagai daerah menjadi tidak berguna.

Ahmad menjelaskan, daur ulang sampah plastik dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari, misalnya dijadikan kantong plastik kembali, botol plastik, bingkai, lensa kacamata dan lain-lainnya.

Dengan menyediakan bank sampah dan pemaksimalan daur ulang sampah plastik, kata Ahmad, hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja di bidang industri daur ulang kantong belanja plastik, yang diperkirakan dapat menyerap 528.000 orang.

Baca juga: Asosiasi Industri Akan Gugat Perda Larangan Kantong Plastik

IPR berharap agar pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dapat bersinergi untuk membantu industri daur ulang plastik ini berkembang ke depannya. Apalagi dengan segala potensi dari sisi penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah sampah plastik.

IPR juga berharap agar pemerintah memberikan insentif kepada Pemda yang mendukung pemakaian produk produk daur ulang plastik.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Whats New
Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Whats New
BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

Whats New
Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Whats New
Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Whats New
Penguatan Tergerus, IHSG Ditutup Naik Tipis Hari Ini

Penguatan Tergerus, IHSG Ditutup Naik Tipis Hari Ini

Whats New
Belum Genap 2 Tahun Menjabat, Direktur Unilever Mengundurkan Diri

Belum Genap 2 Tahun Menjabat, Direktur Unilever Mengundurkan Diri

Whats New
Program Digital Talent BUMN Targetkan Cetak 200.000 Talenta Digital pada 2024

Program Digital Talent BUMN Targetkan Cetak 200.000 Talenta Digital pada 2024

Whats New
Menperin Optimistis Target 2 Juta Motor Listrik pada 2025 Bisa Tercapai

Menperin Optimistis Target 2 Juta Motor Listrik pada 2025 Bisa Tercapai

Whats New
Setiap Tanggal Berapa KJP Cair?

Setiap Tanggal Berapa KJP Cair?

Spend Smart
Temuan BPK: Biaya Transfer BI Fast Tidak Transparan dan Akuntabel

Temuan BPK: Biaya Transfer BI Fast Tidak Transparan dan Akuntabel

Whats New
Presiden Jokowi Resmikan Terminal VVIP Bandara Halim Perdanakusuma

Presiden Jokowi Resmikan Terminal VVIP Bandara Halim Perdanakusuma

Whats New
Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 46 dan Syaratnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 46 dan Syaratnya

Whats New
Jelang Rights Issue, BTN Genjot Dana Murah

Jelang Rights Issue, BTN Genjot Dana Murah

Whats New
Ketergantungan Bahan Baku dan Komponen Impor Jadi Tantangan Utama Industri Perkapalan Tanah Air

Ketergantungan Bahan Baku dan Komponen Impor Jadi Tantangan Utama Industri Perkapalan Tanah Air

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.