Kemenhub: Tarif Kargo Udara Tak Diatur Undang-undang

Kompas.com - 10/02/2019, 20:51 WIB
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polana B. Pramesti di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polana B. Pramesti di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten, Minggu (10/2/2019).

TANGERANG, KOMPAS.com - Besaran tarif Surat Muatan Udara (SMU) atau Kargo Udara tak diatur dalam undang-undang. Hal itu dinyatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polana B Pramesti.

"Karena kargo udara itu tidak diatur di Undang-undang. Kargo itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi jasa (maskapai) dan penyedia jasa (perusahaan pengiriman)," kata Pramesti Tangerang Banten, Minggu (10/2/2019).

Pramesti menjelaskan, selama ini besaran tarif SMU oleh maskapai penerbangan disepakati secara bersama dan kolektif pihak terkait.

Tidak ada tarif tertentu yang harus diikuti maskapai untuk pengenaan biaya ongkos kirim baramg atau paket tersebut.

Polemik antara pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) dengan maskapai penerbangan sudah selesai. Sudah ada kesepahaman antara kedua belang pihak, kata dia.

Baca juga: Tarif Kargo Udara Naik, Apa Alasan Maskapai?

"Kemarin sudah ada kesepakatan. Kemarin yang ribut-ribut itu pada Sabtu sudah ada kesepahaman antara Asperindo maupun maskapai, bahwa sudah tidak ada miss communication, tidak ada masalah lagi saya rasa," ungkapnya.

Kendati demikian, Pramesti tidak menyebutkan seperti apa bentuk kesepakatan itu antara Asperindo dengan maskapai penerbangan. Ia pun berharap kesepakatan itu tidak menimbulkan masalah lagi.

Sebelumnya, Asperindo menyayangkan kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU) yang diberlakukan maskapai penerbangan.

Baca juga: Tarif Kargo Mahal, Asosiasi Logistik Berupaya Sewa Pesawat Sendiri

Oleh karena itu, perusahaan yang tergabung dalam Asperindo berencana akan menghentikan kegiatan pengiriman barang lewat jalur udara sementara waktu.

"Nah, yang sangat kami sayangkan adalah kenaikan dilakukan beberapa kali," kata Ketua Umum Asperindo, Mohamad Feriadi ketika dihubungi Kompas.com, Senin (4/2/2019).

Feriadi mengungkapkan, kenaikan SMU oleh maskapai penerbangan di Tanah Air sudah terjadi beberapa kali. Kini, semua maskapai bahkan sudah menerapkan tarif baru bagi perusahaan pengiriman barang.

Baca juga: Tarif Kargo Pesawat Mahal, Ini yang Dilakukan Kemenhub

Sehingga anggota Asperindo harus memikirkan dampak aturan baru itu pada operasional perushaannya.

"Pihak airline, contoh misalnya Garuda Indonesia, itu melakukan kenaikan tarif surat muatan udara. Sampai terakhir Januari (2019) aja sudah naik dua kali. Tahun lalu dari Juni, Oktober, terus berlanjut," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Whats New
Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Earn Smart
2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

Whats New
Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Smartpreneur
Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Whats New
Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Whats New
Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Whats New
Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Whats New
Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Whats New
Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Whats New
Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Whats New
Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Whats New
Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

BrandzView
Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Whats New
Mau Tukar Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Tukar Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X