Gaduh soal Tiket dan Bagasi, Maskapai Diminta Beri Penjelasan kepada Publik

Kompas.com - 10/02/2019, 21:15 WIB
Simulasi Bagasi Berbayar KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoSimulasi Bagasi Berbayar

TANGERANG, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan meminta maskapai penerbangan lebih aktif menjelaskan kepada masyarakat terkait tiket dan kebijakan bagasi berbayar

Dua hal itu dianggap sudah menimbulkan kegaduhan dan mendapat sorotan khalayak luas.

"Akhir-akhir ini terjadi kegaduhan. Sebenarnya, menurut pendapat saya, pengguna jasa kurang mendapat penjelasan dan sosiasilasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polana B Pramesti di Tangerang, Banten, Minggu (10/2/2019).

Menurut Pramesti, minimnya penjelasan dan informasi yang diperoleh masyarakat atau pengguna jasa jadi pangkal persoalan selama ini.

Sehingga, timbul pandangan yang kurang baik kepada perusahaan maskapai penerbangan terkait kebijakan itu. Hal inilah yang harus dicermati dan antisipasi manajemen maskapai di Tanah Air.

Baca juga: YLKI Duga Ada Kartel dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat

"Terkait tiket, bagasi (berbayar), kargo, saya barharap (maskapai) melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi sekarnag sistem elektronik, jadi mudah," imbuhnya.

Dia menyebutkan, jika tarif atau harga tiket mengalami kenaikan, manajeman maskapai penerbangan harus menjelaskannya kepada publik. Apa alasan dan dasar yang kuat sehingga ada kenaikan. Akhirnya, masyarakat menjadi tahu secara gamblang.

"Jadi harus diberikan penjelasan, komponen apa saja yang mempenagaruhi atau faktornya," ujarnya.

Baca juga: Ini Alasan Harga Tiket Pesawat Rute Domestik Lebih Mahal dari Internasional

Selain pokok itu, Pramesti juga mengajak dan menekankan maskapai penerbangan harus selalu mengampanyekan keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Harus lebih gencar dan aktif memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas.

Ia menilai, selama ini tingkat kesadaran dan pemahaman orang tentang keselamatan dan kenyamanan penerbangan masih kurang baik. Sehingga harus didorong lebih kuat.

"Sosialisasi ini lebih digencarkan tentang keselamatan. Apalagi yang pertama kali naik pesawat, pasti masih ada yang menggunakan handphone," ucapnya.

Baca juga: Citilink Bantah Ada Permainan Kartel dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Beberapa pekan lalu, harga tiket dan kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai penerbangan mendapat sorotan banyak kalangan. Aturan ini dianggap memberatkan dan membebani masyarakat yang hendak menggunakan moda transportasi udara. Meskipun pada akhirnya aturannya ini ditunda dan dibantalkan sejumlah maskapai penerbangan.

Setelah itu, menucul persoalan baru yakni terkait kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU) atau Kargo Udara tak diatur dalam undang-undang. Kenaikan tarif SMU yang diberlakukan maskapai sebelumnya dipersoalkan para perusahaan penyedia jasa pengiriman barang/logistik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia akan Habis dalam 9 Tahun

Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia akan Habis dalam 9 Tahun

Whats New
Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak 'Kucing-kucingan' Lagi...

Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak "Kucing-kucingan" Lagi...

Whats New
Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Rilis
Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Whats New
Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Whats New
Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Rilis
BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

Whats New
Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Whats New
Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Whats New
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Whats New
Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Whats New
Percepatan Penyerapan Stimulus Bisa Dorong Pemulihan Ekonomi di Kuartal IV 2020

Percepatan Penyerapan Stimulus Bisa Dorong Pemulihan Ekonomi di Kuartal IV 2020

Whats New
Digitalisasi Semakin Masif akibat Pandemi, Perbankan Harus Hati-hati Salurkan Kredit

Digitalisasi Semakin Masif akibat Pandemi, Perbankan Harus Hati-hati Salurkan Kredit

Whats New
UU Cipta Kerja, Apa Pengaruhnya ke Kemampuan Membeli Rumah?

UU Cipta Kerja, Apa Pengaruhnya ke Kemampuan Membeli Rumah?

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X