Anggaran Menurun, Ditjen PSP Kementan Fokus Pada 5 Program Prioritas

Untuk lahan rawa sendiri, Ditjen PSP telah menyiapkan bantuan 200 unit eksavator besar dan 14 unit eksavator mini dari pengadaan tahun 2018. Kemudian, pada 2019 rencananya akan dilakukan penambahan sebanyak 30 unit eksavator mini.

Mendukung usaha tani

Selanjutnya, program prioritas keempat adalah konsepsi Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan Pertanian.

Ditjen PSP masih melanjutkan persiapan konsepsi pembentukan BLU Pembiayaan Pertanian. Saat ini badan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Pertanian (LPMUP) Kementan sedang dalam proses pengajuan pembentukan Satuan Kerja (Satker) ke Kementerian PAN RB.

Ke depannya, lembaga ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas atau akses permodalan usaha kepada petani, poktan, dan gapoktan melalui PK-BLU LPMUP.

Selain itu, lembaga ini juga akan menyediakan fasilitas permodalan sesuai karakteristik kebutuhan modal petani (tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga).

"PK-BLU LPMUP juga untuk mendukung keberlanjutan usaha tani bagi petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani," tambah Sarwo Edhy.

"Adapun program kelima yaitu alokasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan e-RDKK dan pendekatan kartu tani," sebut Sarwo Edhy.

Khusus pupuk bersubsidi, Kementan mendapat anggaran sebesar 9,55 juta ton. Namun terdapat pemblokiran sebesar 676 ribu ton sehingga alokasi pupuk subsidi tahun 2019 sesuai Permentan adalah sebesar 8,874 juta ton. 

Jenis pupuk yang diberikan masih sama, yaitu UREA, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik. Penyaluran pupuk subsidi ini pun diatur melalui pendataan petani berbasis elektronik (e-RDKK) dengan dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Penerapan e-RDKK dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. 

"Diharapkan di waktu mendatang penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu," pungkasnya.