Anggota DPR Komisi XI Dorong Penggabungan Produksi SKM dan SPM

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI Komisi XI mendorong rencana penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) di 2019 ini.

Penggabungan kedua segmen tersebut akan menghindarkan negara dari kebocoran penerimaan cukai.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia, mengatakan penggabungan SKM dan SPM akan memaksimalkan penerimaan negara dari cukai.

Selain itu, penggabungan ini juga akan menghentikan praktek penghindaran pajak pabrikan rokok asing besar yang saat ini masih menikmati tarif cukai murah. Jika hal ini dilakukan, maka kebijakan tersebut juga akan melindungi pabrikan rokok kecil dari persaingan harga dengan pabrikan asing besar.

"Salah satu isi dari PMK 146/2017 adalah penggabungan batas produksi untuk SKM dan SPM. Ini (penggabungan) tentunya akan menciptakan persaingan yang lebih sehat di mana pabrikan kecil tidak perlu bersaing dengan pabrikan besar asing,” ujar Indah dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/2/2019).

Hal senada juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara. Menurut dia, penggabungan SKM dan SPM harus tetap direalisasikan.

Dia tidak ingin pabrikan besar asing terus menikmati tarif cukai yang murah. Penundaan penggabungan justru akan menyulitkan bagi pabrikan rokok kecil.

"Kenapa kebijakan yang baru berjalan setahun diubah? Jelas-jelas kebijakan tersebut untuk melindungi pabrikan kecil,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Heri Susianto menilai penundaaan penggabungan volume produksi SKM dan SPM sebanyak 3 miliar batang akan memberikan keleluasaan kepada pabrikan rokok besar asing untuk membayar tarif cukai murah.

"Jika tidak diakumulasikan antara produksi SKM dan SPM justru menjadi pertanyaan dari aspek keadilan, berarti perusahaan rokok besar menikmati tarif yang lebih murah," ujar dia.

SebelumnKementerian Keuangan, pada Desember 2018 lalu, mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017, yang salah satu tujuannya mengatur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.