Kemenkeu Bakal Atur OVO, Go-Pay Dkk? Ini Klarifikasi Sri Mulyani

Kompas.com - 13/02/2019, 13:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sempat beredar kabar bahwa Kementerian Keuangan akan mengatur pembayaran digital, seperti OVO, Go-Pay, dan lain-lain. Hal itu mengacu kepada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa (12/2/2019).

Namun, perempuan yang kerap disapa Ani itu buru-buru membantahnya. Ia mengatakan tak pernah menyatakan rencana akan mengatur alat pembayaran digital.

"Kan, kemarin itu rapat mengenai bagaimana budaya digital di Kemenkeu. Jadi kita melihat berbagai pengembangan dari payment system itu memberikan peluang untuk sinergi dengan kami," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Sri Mulyani: Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang...

"Justru Kemenkeu sudah bekerja sama dengan berbagai macam payment system itu dalam rangka meningkatkan penggunaan anggaran secara jauh lebih fleksibel tapi akuntabel. Jadi, saya klarifikasi tidak menyampaikan itu," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, Kemenkeu tidak dalam posisi untuk mengatur OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Justru, Kemenkeu, menurut dia, melihat kesempatan untuk bekerja sama.

Alat pembayaran digital dinilai sangat penting untuk dipelajari lantaran bentuk perkembangan teknologi. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran.

"Jadi, kami melihatnya sebagai suatu kesempatan kerja sama. Saya tidak tahu kemarin mengapa jadi persoalan yang lain," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.