Jelang Debat kedua, Timses Prabowo Sasar Kelemahan Jokowi di Sektor Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu energi akan menjadi salah satu materi yang diperbincangkan dalam debat kedua calon presiden pada Minggu (17/2/2019). Salah satunya yakni soal kelistrikan.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno sudah melancarkan kritik tajam terkait kinerja pemerintahan Jokowi di bidang kelistrikan.

"Dengan anggaran yang tidak sebesar sekarang, justru Presiden SBY itu kenaikan elektrifikasi jauh lebih banyak dibandingkan Pak Jokowi," just Juru Debat BPN Faldo Maldini di acara diskusi Kedaikopi, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Rasio elektrifikasi merupakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara.

Baca juga: Menteri Susi: Isu Pangan dan Energi Akan Jadi Konflik di Mana-mana

Faldo menyebutkan, SBY mampu menumbuhkan rasio elektrifikasi Indonesia dari 75 persen ke hampir 90 persen. Sedangkan Jokowi hanya melanjutkan dari 90 persen ke angka 98,3 persen saja.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi Indonesia era SBY pada 2009 yakni 66,28 persen menjadi 84,34 persen pada 2014.

Sedangkan pada masa Jokowi, rasio elektrifikasi 88,30 pada 2015 menjadi 98,3 persen.

Selain elektrifikasi, BPN juga mempertanyakan target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt oleh Jokowi. Hingga saat ini realisasinya dinilai masih minim.

"Ketika kita punya target 35.000 megawatt, toh pada April 2018 baru 20 persen. Kalau punya target ya 80 persen dong, jangan 20 persennya," kata dia.

Adapun anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Nasdem, Kurtubi menilai, rasio yang sudah mencapai 98,3 persen merupakan capaian dari 5 tahun pemerintahan Jokowi.

"(Saya nilai pemerintah) Berhasil karena elektrifikasi rasio sudah 98,3 persen, nyaris 99 persen. kecuali ada beberapa daerah di NNT dan NTB sekitar 80 persen yang belum. Ini perlu kerja keras," kata dia.