Said Didu Kritik Kebiasaan Jokowi Resmikan Jalan Tol

Kompas.com - 13/02/2019, 18:34 WIB
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2018). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengkritik kebiasaan Presiden Joko Widodo yang kerap meresmikan rampungnya proyek jalan tol.

Menurut Said Didu hal itu bagian dari pencitraan saja. Sebab kata dia, proyek jalan tol bukanlah proyek pemerintah, melainkan proyek yang dikerjakan oleh BUMN.

"Setahu saya yang meresmikan tol itu mungkin hanya satu satunya hanya Pak Harto. Tentunya bukan kerja pemerintah," ujarnya dalam acara diskusi Kedai Kopi di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

"Sekarang setiap saat, tol itu kan adalah ruas, satu tol baru selesai kalau ruasnya selesai. Di setiap ruas ada seksi ada segmen, nah ini setiap seksi selesai, Presiden meresmikan," sambungnya.

Baca juga: Jelang Debat kedua, Timses Prabowo Sasar Kelemahan Jokowi di Sektor Energi

Menurut Said, bangsa Indonesia punya risiko besar dari kebijakan publik yang berbasis pencitraan seperti itu.

Hal itu kata dia juga sangat berbahaya bagi BUMN. Sebab menurutnya, BUMN akan rusak bila ditunggangi oleh pencitraan politik.

Bahkan, Said juga menilai pemerintahan Jokowi sudah memaksa BUMN untuk membeli proyek-proyek jalan tol dengan harga mahal.

"Betapa Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) itu mahalnya enggak ketulungan," kata pria yang juga mantan Staf Khusus Menteri ESDM itu.

"Tol Bocimi (Bogor-Ciawi- Sukabumi) juga saya tahu siapa yang beli, BUMN dipaksa membeli dengan harga yang sangat mahal. Demi mencapai target peresmian tadi," sambung dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Whats New
Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X