Said Didu Anggap 2 Program Energi Jokowi Hanya Bebani BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menganggap berbagai program sektor energi Presiden Joko Widodo hanya membebani BUMN.

Ada dua program Jokowi yang ia sebut yakni kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang dilakukan oleh Pertamina dan listrik masuk desa oleh PLN.

"Di energi sekarang problemnya adalah kekurangan anggaran sehingga di belokan pelaksananya. Maksudnya kekurangan penerimaan negara untuk membiayai sementara target sangat ambisius," ujarnya di diskusi Kedai Kopi, Jalarta, Rabu (13/2/20

"Lalu apa yang terjadi? maka BBM satu harga itu Pertamina yang harus menanggung padahal itu melanggar undang-undang. Matilah Pertamina," sambungnya.

Baca juga: Said Didu Kritik Kebiasaan Jokowi Resmikan Jalan Tol

Namun pria yang juga oerbah menjadi Staf Khusus Menteri BUMN itu juga tidak menjelaskan lebih lanjut undang-undang apa yang dilanggar.

Sementara itu PLN kata dia, diberi beban berat yakni mendistribusikan listrik hingga ke desa-desa. Padahal kata dia, sejak dulu listrik desa pasti menggunakan anggaran pemerintah bukan dari PLN.

Menariknya kata dia, hasil kerja BUMN itu diresmilkan oleh Menteri ESDM. Padahal pendanaannya bukan pemerintah, namun dari BUMN itu sendiri.

"Dulu saya pernah di Kementerian BUMN dan ESDM, kalau pakai APBN maka yang hadir adalah menteri ESDM, tetapi kalau BUMN maka yang hadir adalah menteri BUMN. Begitu pembagian jelasnya," kata dia.

Selain di bidang energi, Said juga menilai sejumlah program di bidang lain turut membebani BUMN. Di antaranya proyek-proyek pembangunan jalan tol.