Kenaikan Biaya Transportasi Udara Pengaruhi Bisnis Sektor Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait logistik perikanan. Ini khususnya logistik perikanan dengan menggunakan moda transportasi udara.

Saat ini, penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai sekira 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.

Koordinasi dilakukan antara lain dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, PT Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan beberapa waktu lalu.

"Transportasi udara dinilai sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak," kata Rifky Effendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Ekspor Perikanan Indonesia ke Jepang Didominasi Ikan Tuna dan Udang

Akan tetapi, berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, tingkat kenaikan biaya transportasi udara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 (Januari) rata-rata mencapai 183 persen.

Ada beberapa indikator yang menyebabkan maskapai menaikkan tarif biaya kargo, yaitu kenaikan biaya avtur sebesar 40 persen dan pelemahan kurs rupiah hingga 14 persen.

"Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha/ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen," ujar Rifky.

Baca juga: Indonesia Bidik Investasi Sektor Perikanan Jepang Senilai Rp 1 Triliun

Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan tiga langkah yang akan dilakukan, yaitu jangka pendek melalui bedah cost structure penerbangan, konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerja sama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman.

Adapun langkah jangka menengah dengan mendorong ekspor langsung dari Kawasan Timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling. Langkah jangka panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan.