Tekan Biaya Logisitik, Siapa Pun Presidennya Harus Bangun Infrastruktur Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai siapapun presiden yang terpilih nantinya perlu meningkatkan infrastruktur laut. Sebab, jalur laut dianggap mampu mengefisiensi biaya logistik ketimbang jalur darat.

Dengan infrastruktur laut yang memadai, lanjut Faisal, diharapkan mampu menekan diversifikasi harga di tiap daerah. Pasalnya, saat ini harga komoditas di wilayah produsen berbeda jauh dengan di daerah lainnya.

"Harga produk yang sama-sama buatan lokal di berbagai daerah beda-beda. Di daerah produsen dan daerah lain itu harganya jomplang," ujar Faisal di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Faisal mencontohkan, harga dukuh di Pontianak hanya Rp 5.000 per kilogramnya. Namun, ketika di Malang, Jawa Timur harga dukuh itu menjadi Rp 49.490 per kilogramnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Jangan Pikir Bangun Infrastruktur Cuma Pakai Utang

Komoditi lainnya, seperti durian juga mengalami hal serupa. Di Lampung, harga durian hanya Rp 10.000, begitu sampai di Jakarta harganya melonjak jadi Rp 30.000.

Selain itu, komoditi lokal juga kalah bersaing dengan komoditi luar. Harga komoditi lokal lebih mahal ketimbang buah-buahan hasil impor.

Misalnya, di Bogor pada Januari 2019, harga jeruk lokal sebesar Rp 30.000 per kilogramnya. Namun, harga jeruk impor hanya sebesar Rp 25.000 per kilogramnya.

Menurut dia perbedaan harga komoditi lokal dengan komoditi luar disebabkan karena biaya pengirimannya. Sebab, komoditi luar biasanya masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

Sedangkan komoditi dalam negeri biasanya diangkut melalui jalur darat menggunakan truk.

"Ongkos truk mahal banget. Mangga dari Brazil itu diangkut pakai kapal. Kapal sekali angkut 20 ribu ton, dibanding pakai hanya 100 ton. Jadi jalan tol bukan solusi," kata Faisal.

Baca juga: Indonesia Masih Berjuang Hadapi Serbuan Buah Impor

Menurut Faisal, saat ini hanya 10 persen saja distribusi logistik di Indonesia yang lewat laut. Selebihnya menggunakan jalur darat.

Hal tersebutlah yang membuat harga komoditas dalam negeri berbeda-beda dan lebih mahal ketimbang produk impor.

"Tolong ini dikoreksi, jadikan Indonesia benar-benar negara maritim. Kita kufur nikmat, kita dikarunai laut besar tapi tidak dimanfaatkan," ucap dia.