KILAS EKONOMI

Sentuh 1 Digit, Tantangan Menurunkan Angka Kemiskinan Makin Berat

Kompas.com - 14/02/2019, 20:30 WIB
Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Bantuan Sosial Pangan Wilayah I di Bogor Icon Hotel and Convention, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019). Dok. Humas Kementerian SosialDirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Bantuan Sosial Pangan Wilayah I di Bogor Icon Hotel and Convention, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019).


KOMPAS.com
 – Menurunnya angka kemiskinan Indonesia hingga mencapai 9,66 persen adalah merupakan kebangaan bagi Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung.

Namun demikian, Andi mengatakan, penurunan angka kemiskinan yang sudah mencapai satu digit itu, membuat upaya menurunkannya lagi akan semakin berat.

“Ini terjadi karena karena orang-orang miskin sudah berada di kantung terdalam dan terpencil,” ujar Andi ZA Dulung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Bantuan Sosial Pangan Wilayah I di Bogor Icon Hotel and Convention, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Kemiskinan "Single Digit," Buah Kebijakan Semua Periode Pemerintahan

Selain kantung-kantung kemiskinan yang terpencil, kesulitan lain dari menurunkan angka kemiskinan berkaitan dengan verifikasi dan validasi data.

Sebagai gambaran, Andi menjelaskan dengan menggunakan contoh kasus. Misalnya bila Badan Pusat Statistik menyatakan angka kemiskinan di suatu wilayah adalah 6 persen, ini berarti akan ada 12 persen penduduk yang mendapat bantuan sosial pangan.

"Maka dari itu, jika masih ada orang miskin yang belum mendapat bantuan, kemungkinan disebabkan masih adanya orang yang tidak berhak menerima bantuan tetapi masih masuk ke dalam data penerima bantuan," kata Andi ZA Dulung dalam keterangan tertulisnya

Hal itulah yang mendasari gencarnya himbauan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Apalagi memperbaiki data yang dilakukan kepala daerah adalah amanah undang-undang.

“Untuk itu, kami akan buat surat edaran agar nama-nama penerima bantuan ditampilkan di tempat umum. Ini yang dapat mendorong masyarakat melakukan musyawarah,” kata Andi.

Lebih lanjut, Andi Dulung mengatakan data yang mencakup banyak variable harus terus menerus diperbaharui. Oleh karena itu, pihaknya ingin meningkatkan kesadaran semua pihak sadar terhadap pentingnya validasi data masyarakat kemiskinan karena sangat dinamis.

“Jika ada kebakaran atau warga meninggal dunia. Mungkin mereka itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wilayah kita, lakukan update segera,” paparnya.

Tugas memperbaharui data kemiskinan pada tahun ini pun semakin berat. ini karena 
seluruh bantuan di daerah direncanakan beralih pada Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X