Indonesia di Posisi 25 Daya Saing Ketertarikan Investasi Migas

JAKARTA, KOMPAS.com - Daya saing ketertarikan berinvestasi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tahun 2018 menujukkan grafik yang semakin kompetitif.

Berdasarkan laporan Petroleum Economics and Policy Solution (PEPS) Global E&P Attractiveness Ranking, Indonesia menduduki peringkat ke-25 dari penilaian terhadap 131 negara. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, capaian ini membuktikan tata kelola sektor migas mampu memikat para investor yang ingin masuk ke Indonesia.

"Penilaian yang diakui oleh lembaga riset global membuktikan pengelolaan sektor migas di Indonesia belakangan ini berhasil mendorong kembali geliat investasi migas," ujar Arcandra dalam keterangan tertulis, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Lampaui Target, Penerimaan Industri Hulu Migas Capai Rp 215 Triliun

Arcndra menambahkan, hal ini tak terlepas dari upaya perubahan kebijakan fiskal pada pengusahaan di sektor migas.

Dalam risetnya, PEPS menilai bagaimana suatu negara menyajikan informasi, strategi dan manajemen risiko terhadap pengembangan bisnis dan usaha baru di subsektor migas. Selain itu, PEPS juga menganalisa data hukum, model kontrak, sistem fiskal, politik, dan kondisi hulu migas terkini di sebuah negara.

Adapun tiga komponen yang menjadi penentu penilaian oleh IHS Markit antara lain aktivitas E&P, rezim fiskal, dan risiko migas.

Baca juga: Defisit Neraca Perdagangan Tembus Rekor Bukan Hanya karena Migas

Sementara itu, berdasarkan laporan IHS Markit, lembaga penyedia informasi dan analisis global yang berpusat di London, Indonesia masuk dalam kategori negara yang mampu menggenjot aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di tengah lesunya investasi hulu migas akibat fluktuasi perekonomian global. Indonesia mampu mengguli Aljazair, Rusia, Mesir yang dikenal sebagai negara eksportir minyak.

Berdasarkan laporan yang sama, Indonesia juga menduduki peringkat terbaik apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bila dikomparasikan, dengan Malaysia misalnya, peringkatnya merosot dari 23 pada 2017 menjadi posisi 35.

Menurut Arcandra, peningkatan aktivitas ini tak lepas dari adanya perubahan sistem fiskal bagi hasil gross split yang diterapkan oleh Pemerintah untuk menggantikan rezim fiskal sebelumnya, yaitu cost recovery.

"Salah satu daya tarik gross split bagi para pelaku usaha migas adalah sistem ini mampu melindungi investor di saat rendahnya harga komoditi minyak dunia," kata Arcandra.

Baca juga: Mengibaratkan “Gross Split” Migas dengan Sebuah Karung…

Perubahan ini cukup membawa angin segar lantaran efisiensi dalam sistem gross split menggiurkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas menggalakkan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi. Pemerintah pun mengantongi dana eksplorasi dari penerapan sistem fiskal baru tersebut sebesar Rp 31,5 triliun.

Angka tersebut belum ditambah dengan bonus tanda senilai Rp 13,5 triliun yang diperoleh dari 39 kontraktor yang menggunakan sistem gross split.

"Saya optimis perubahan fiskal ini sangat menjanjikan bagi perkembangan masa depan investasi migas di Indonesia," tutur Arcandra.

Penilaian positif dari IHS Markit turut didukung manajemen risiko bisnis migas di Indonesia. Transformasi kebijakan berupa penyederhanaan regulasi mampu menjadi dasar utama dalam melakukan pengelolaan, perencanaan hingga mitigasi atas risiko berbisnis migas.

Baca juga: Dorong Investasi Sektor Migas, Pemerintah Incar Mitra dari Timur Tengah

Pemerintah Indonesia berhasil memangkas 56 regulasi atau perizinan yang menghambat jalannya investasi migas di Indonesia.

"Sepertinya keberlangsungan operasi bisnis migas di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan IHS Markit dalam menentukan pemeringkatan tersebut," ujar Arcandra.

Arcandra mengatakan, komitmen mereformasi tata kelola migas dibuktikan dengan nilai investasi yang masuk pada tahun 2018 di tengah tantangan harga komoditi global. Aliran investasi sebesar setara Rp 187,5 triliun masuk ke kas negara pada tahun lalu.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,5 triliun dollar AS dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian Rp 165 triliun.