Efisiensi Anggaran, 5 Kementerian Gandeng LKPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan lima kementerian beranggaran besar menandatangani kerja sama pemanfaatan e-katalog sektoral dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kelima kementerian tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pertanian (Kementan), 

Kepala LKPP Ronny Dwi Susanto mengatakan dengan e-katalog proses pengadaan barang dan jasa akan lebih efisien, sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi.

"LKPP memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung terciptanya ekosistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel," ujar Ronny di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum

Beberapa produk yang rencananya akan diimplementasikan ke dalam e-katalog sektoral oleh masing-masing kementerian sesuai kewenangannya antara lain obat-obatan, alat kesehatan, bus, bantalan kereta api, bibit tanaman, alat mesin pertanian, alat peraga pendidikan dan buku pengayaan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan kerjasama pengadaan e-katalog ini, proses pengadaan barang akan lebih cepat serta sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

"Saya apresiasi kegiatan ini sehingga kita mampu mengadakan barang lebih murah, pas kualifikasinya, yang pasti tidak ada fraud (kecurangan). Hal yang dirasakaan (dari e-katalog) adalah ketika mendapatkan barang yg tepat diperoleh dengan waktu cepat," ujar dia.