Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Distribusi Jadi Hambatan Saat Panen Jagung Melimpah

Kompas.com - 15/02/2019, 15:08 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut telah menemukan ketimpangan distribusi antara wilayah sentra dan non sentra disaat panen jagung sedang melimpah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Jagung dan Serealia Kementan, Andi Saleh meminta, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian turun ke wilayah sentra produksi untuk dapat menemukan solusi atas masalah distribusi.  

“Perbaikan infrasturktur logistik yang sifatnya lintas sektoral itu bisa dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian,” ungkap Andi Saleh di Jakarta sesuai dengan informasi yang Kompas.com terima, Jumat (15/2/2019).

Baca jugaData Panen Jagung Tak Sesuai Fakta, Menko Darmin "Sentil" Kementan

Menurut data Kementan, dibeberapa wilayah di Indonesia saat ini tengah mengalami panen jagung besar-besaran. Sebut saja Tanah Karo, Simalungun, Lampung Timur, Gorontalo, Tanah Laut, Pandeglang, Grobogan, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Bone, Jeneponto, Bolaang Mongondo, dan Minahasa Selatan.

“Harga mulai turun dari Rp 5.200 - Rp 5.400 per kilogram (kg) menjadi Rp 4.300 – Rp 4.700 per kg engan kadar air 15 persen – 17 persen,” lanjut Andi.

Persoalan distribusi langsung mencuat saat Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud yang menyebut pemerintah lalai dalam mengatasi permasalahan kekurangan jagung.

Dalam kesempatan yang sama, Musdalifah juga menyebut akibat langkanya jagung membuat harga jagung pipilan kini menyentuh Rp 6.200 per kg.

Menahan diri

Menyikapi pernyataan Musdalifah, Kementan meminta seluruh pihak untuk menahan diri dalam berkomentar tanpa menggunakan data yang valid, terlebih di tengah musim politik seperti sekarang ini.

“Jangan hanya mengutip berita yang tidak didukung oleh data lapangan. Kami khawatir pernyataannya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mendukung impor. Kebijakan impor di kala panen seperti ini bisa menyakiti petani,” Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHPTP) Gatut Sumbogodjati.

Lebih lanjut Gatut mengatakan, jika Kementan tidak pernah menemukan kasus harga jagung pipilan menyentuh harga yang disebutkan oleh Musdalifah.

“Harga jagung Rp 6.200per kg karena harga itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dinikmati oleh petani. Kami belum pernah temukan di lapangan. Pabrik pakan pun belum pernah menjual harga jagung pipilan kering Rp 6.200/kg,” ucap Gatut.

Baca jugaMenko Darmin: Jika Tak Impor, Harga Jagung Tembus Rp 8.000 Per Kg

Gara-gara ribut-ribut kelangkaan jagung di tengah panen besar, Direktur Serealia Kementan Bambang Sugiharto meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit investigasi terhadap peternak layer yang kerap berteriak kekurangan jagung.

Sebab menurutnya, Kementan menyimpan kecurigaan kepada para peternak besar dan ada kaitannya dengan mendompleng musim politik seperti sekarang ini.

“Ada indikasi bahwa yang berteriak selama ini adalah peternak besar yang usahanya dibagi-bagi ke peternak kecil sehingga selalu menuntut bermacam fasilitas dari pemerintah. Apalagi dengan menbonceng situasi politik jelang pemilu, ini perilaku tidak terpuji,” ucap Bambang.

Lebih jauh Bambang meminta semua elemen pemerintah untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla untuk mewujudkan swasembada pangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com