Menko Darmin: Bitcon Jadi Alat Pembayaran, Tunggu Dulu

Kompas.com - 15/02/2019, 17:29 WIB
Ilustrasi Bitcoin. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi Bitcoin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan uang elektronik berupa Bitcoin ( cryptocurrency) tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pasalnya, yang melegalkan keberadaannya hanya bursa berjangka di mana hanya terbatas di perdagangan berjangka.

"Iya, selama itu bukan (sebagai alat pembayaran) ya biarin aja. Tapi kalau untuk pembayaran nanti dulu," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Darmin mengatakan, pemerintah selama ini tidak pernah membahas atau memperhitungkan uang elektronik, Bitcoin cs sebagai alat pembayaran yang resmi. Namun, yang fokus dan tertarik soal ini adalah Bursa Berjangka bukan pemerintah sebagai empunya regulasi lewat instansi terkait.

"Kami tidak pernah mempotensikan untuk itu (Bitcoin sebagai alat pembayaran). Itu Bursa Berjangka yang tertarik, bukan pemerintah secara keseluruhan," tegasnya.

Dia menambahkan, terkait Bitcoin yang digadang-gadang menjadi alat transaksi pembayaran selama ini tidak pernah diatur oleh Bank Indonesia (BI).

Karenanya, Bitcoin tetap tidak bisa dan bukan alat pembayaran resmi di Tanah Air.

"Bank Indonesia pun tidak mengatur soal itu, tapi soal cryptocurrency itu yang dilakukan oleh bursa. Itu bukan sebagai alat pembayaran, sebagai barang saja diperjualbelikan," imbuhnya.

"Kalau mau beli, beli aja, enggak ada apa-apanya di dalam (nilainya)," tambah Darmin.

Bitcoin merupakan sebuah uang elektronik yang dibuat di 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Kini keberadaannya mendapat perhatian dan sebagain negara telah menjadikannya sebagai alat pembayaran atau transaksi resmi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Whats New
Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X