Menko Darmin: Bitcon Jadi Alat Pembayaran, Tunggu Dulu

Kompas.com - 15/02/2019, 17:29 WIB
Ilustrasi Bitcoin. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi Bitcoin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan uang elektronik berupa Bitcoin ( cryptocurrency) tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pasalnya, yang melegalkan keberadaannya hanya bursa berjangka di mana hanya terbatas di perdagangan berjangka.

"Iya, selama itu bukan (sebagai alat pembayaran) ya biarin aja. Tapi kalau untuk pembayaran nanti dulu," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Darmin mengatakan, pemerintah selama ini tidak pernah membahas atau memperhitungkan uang elektronik, Bitcoin cs sebagai alat pembayaran yang resmi. Namun, yang fokus dan tertarik soal ini adalah Bursa Berjangka bukan pemerintah sebagai empunya regulasi lewat instansi terkait.

"Kami tidak pernah mempotensikan untuk itu (Bitcoin sebagai alat pembayaran). Itu Bursa Berjangka yang tertarik, bukan pemerintah secara keseluruhan," tegasnya.

Dia menambahkan, terkait Bitcoin yang digadang-gadang menjadi alat transaksi pembayaran selama ini tidak pernah diatur oleh Bank Indonesia (BI).

Karenanya, Bitcoin tetap tidak bisa dan bukan alat pembayaran resmi di Tanah Air.

"Bank Indonesia pun tidak mengatur soal itu, tapi soal cryptocurrency itu yang dilakukan oleh bursa. Itu bukan sebagai alat pembayaran, sebagai barang saja diperjualbelikan," imbuhnya.

"Kalau mau beli, beli aja, enggak ada apa-apanya di dalam (nilainya)," tambah Darmin.

Bitcoin merupakan sebuah uang elektronik yang dibuat di 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Kini keberadaannya mendapat perhatian dan sebagain negara telah menjadikannya sebagai alat pembayaran atau transaksi resmi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Whats New
Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Whats New
Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Earn Smart
2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

Whats New
Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Smartpreneur
Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Whats New
Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Whats New
Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Whats New
Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Whats New
Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Whats New
Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Whats New
Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Whats New
Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Whats New
Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

BrandzView
Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X