Luhut: Kita Mau Avtur Tidak Dimonopoli

Kompas.com - 15/02/2019, 20:39 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan di kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan di kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan Pertamina tak memonopoli penjualan avtur di Indonesia.

"Kita mau buat itu (penjualan avtur) supaya jangan monopolilah," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Namun, Luhut tak menjelaskan secara rinci langkah apa yang tengah disiapkan pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Hapus PPN Avtur

Dia hanya mengatakan, permasalahan harga avtur yang dianggap para maskapai kemahalan ini sedang dibahas.

" Avtur lagi dikaji detilnya gimana," kata Luhut.

Luhut juga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menurunkan harga avtur dalam waktu dekat ini.

"Belum tahu, mereka lagi kaji," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina setelah mendengar keluhan pengusaha hotel terkait mahalnya harga avtur yang berakibat pada tingginya harga tiket pesawat dan sepinya kamar-kamar hotel di daerah.

"Berkaitan dengan harga tiket pesawat, saya terus terang juga kaget. Dan malam hari ini saya juga baru tahu dari Pak Chairul Tanjung. Mengenai avtur, ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu domonopoli oleh Pertamina," ujar Jokowi saat menghadiri perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
Ini yang Terjadi pada Reksa Dana saat Indeks LQ45 dan IDX30 Dievaluasi

Ini yang Terjadi pada Reksa Dana saat Indeks LQ45 dan IDX30 Dievaluasi

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X