Silang Pendapat Jokowi-Prabowo soal Impor Saat Surplus Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan impor beras menjadi salah satu bahasan yang mencuat di debat Pilpres kedua pada Minggu (17/2/2019). Hal ini berawal dari pertanyaan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Kepada Capres nomor urut 01 Joko Widodo, Prabowo menanyakan alasan pemerintah mengimpor komoditas di tengah klaim produksi yang meningkat, termasuk soal beras.

Pertanyaan ini langsung di jawab Jokowi, ia mengklaim bahwa impor beras sejak 2014 terus menurun. Bahkan pada 2018 terjadi surplus produksi beras.

"2018 kemarin produksi beras kita 33 juta ton beras. Konsumsi kita sekitar 29 juta ton. Artinya apa? Ada stok ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton. Apa artinya? Kita ini sebetulnya sudah surplus," kata Jokowi.

Baca juga: Prabowo Pertanyakan Alasan Jokowi yang Terus Impor Pangan

Berdasarkan data BPS, impor beras pada 2014 yakni 844.000 ton, 2015 meningkat jadi 861.600 ton, 2016 naik lagi jadi 1,28 juta ton.

Sedangkan pada 2017 angkanya turun jadi 305.500 ton, adapun pada 2018 justru kembali melonjak tinggi hingga 2,25 juta ton.

Lantas kenapa masih impor? Jokowi mengatakan bahwa beras impor tetap dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan stok beras dan untuk menstabilisasikan harga saat terjadi lonjakan.

Termasuk cadangan beras untuk bencana, cadangan untuk gagal panen, dan cadangan bila tanaman padi petani terkena hama.

Baca juga: Darmin soal Harga Beras di Indonesia Mahal: Coba Saja Beli di Jepang...

Mendengar jawaban itu, Prabowo kembali mempertanyakan keberpihakan Jokowi kepada para petani. Sebab para petanilah yang merasakan dampak masuknya beras impor tersebut.

Para petani kata Prabowo, menyuarakan permintaan agar pemerintah tidak mengimpor beras saat panen. Lantaran akan berdampak kepada harga beras petani.

Harusnya ucap Prabowo, dari pada impor, pemerintah memberdayakan produsen yakni para petani dengan membuka lahan baru hingga memberikan benih dan pupuk.

"Jadi ini mungkin falsafah (ekonomi kita) beda, Pak. Kami berpegang kepada bahwa ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi," kata Prabowo.

Menanggapi Prabowo, Jokowi menilai harga beras yang tinggi memang akan menguntungkan petani. Namun disisi lain membebani masyarakat lain sebagai konsumen.

Menurut dia, justru hal yang penting membiat harga beras tersebut tetap menguntungkan petani, namun disisi lain juga tidak memberatkan konsumen. Oleh karena itulah pemerintah harus mencari titik keseimbangan.

Baca juga: Buwas: Sampai Juli Tahun Ini Kita Tidak Impor Beras!