Menaker Ingin Pengusaha dan Pekerja Perkuat Dialog Sosial

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta pengusaha dan serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) untuk memperkuat dialog sosial di perusahaan.

Hal itu dibutuhkan guna menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 yang berdampak pada berubahnya relasi hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja.

"Jadi kalau ada masalah dibahas, didiskusikan, dan dirembug secara bersama. Dengan cara ini persoalan hubungan industrial bisa diatasi dengan baik," ucap Hanif saat menerima perwakilan Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI (MNC TV) di Jakarta, Senin (18/2/2019) dalam ketertangan tertulisnya.

Selain memperkuat dialog sosial, Hanif juga menyarankan untuk segera membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pihak manajemen perusahaan. Pasalnya, PKB merupakan sebuah instrumen penegas hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha serta sebagai sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Baca juga: Punya Serikat Buruh, Perusahaan Wajib Buat PKB

"Dengan PKB pekerja dan pengusaha akan lebih memahami tentang hak dan kewajiban masing–masing. Mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha," kata Hanif.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2017, target perusahaan yang membuat PKB sebanyak 13.584 perusahaan dan tercapai 13.829 perusahaan.

Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat menerima perwakilan Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI (MNC TV) di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Hanif menambahkan agar SP memiliki kekuatan dalam melakukan dialog sosial, maka SP perlu membekali anggotanya dengan keterampilan berunding.

Oleh karena itu, kata dia, SP bisa mengikutsertakan anggotanya untuk mengikuti Training of Trainers (TOT) atau upgrading trainers terampil bernegosiasi yang rutin diadakan Kemnaker setiap tahun.

"Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan trainer yang mampu melakukan kaderisasi terhadap tim perunding SP yang terampil dalam melakukan dialog sosial. Dengan begitu SP mempunyai kekuatan dalam bernegosiasi di forum bipartit," tutur Hanif.

Sementara itu, Presiden SP Cipta Kekar TPI, Ronaldo, mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah untuk memperkenalkan kepengurusan baru SP periode 2019-2022 sekaligus meminta arahan kepada Menteri.

"Kedatangan kami dalam rangka memperkenalkan kepengurusan baru kepada bapak menteri. Selain itu, kami ingin pula minta arahan apa yang harus dilakukan untuk memperkuat SP di perusahaan," kata Ronaldo yang datang didampingi Sekretaris Jenderal SP Andi Fajar dan Dewan Pertimbangan SP Agus.