Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga 2018, Bank BUMN Salurkan Rp 330,2 Triliun Untuk Infrastruktur

Kompas.com - 19/02/2019, 17:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Badan Usaha Milik Negara memiliki andil besar dalam pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Mereka kerap tergabung dalam sindikais pembiayaan suatu proyek infrastruktur.

Hingga 31 Desember 2018, bank-bank BUMN telah menyalurkan kredit Rp 330,2 triliun.

Direktur Manajemen Risiko PT BNI (Persero) Bob Tyasika Ananta, jumlah tersebut mencakup 49 persen dari kredit infrastruktrur perbankan.

"BNI sendiri, 23 persen dari pembiayaan BNI adalah untuk infrastruktur," ujar Bob di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Sebesar 77 persen dari kredit infrastruktur disalurkan melalui perusahaan BUMN, smeentara 25 persen pada perusahaan swasta. Hingga akhir 2018, BNI menyalurkan Rp 110,6 triliun.

Porsinya sebanyak 75 persen untuk infrastruktur publik sektor dan sisanya untuk privat sektor. Bank Mandiri yang paling besar menyalurkan kredit untuk infrastruktur, yakni Rp 182,3 triliun. Sementara Bank BRI menyalurkan Rp 37,3 triliun.

Meski angkanya terbilang tinggi, namun masih kurang banyak untuk menutupi anggaran belanja infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp 5.519 triliun.

"Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan infrastruktur ini memerlukan skeam pembiayaan di luar APBN," kata Bob.

Tak cukup hanya mengandalkan kredit perbankan dan APBN, maka perlu adanya suntikan dana tambahan dari investor. Masalah lainnya yakni tak mudah menjaring investor. Bob mengatakan, terkadang mereka ragu soal manajemen risiko.

Bob memastikan BNI selalu mematuhi kaidah yang prudent, terutama di sektor infrastruktur. BNI memiliki aturna yang cukup ketat untuk memilih proyek infrastruktur mana untuk didanai.

Sebagian besar proyek infrastruktur yang didanai BNI adalah jalan tol. Proyek yang diambil juga harus memiliki tingkat Internal Rate of Return  minimal 15 persen dengan self financing 30 persen.

Selain itu, rata-rata periode payback-nya dalam 10 tahun. Pembiayaan juga bisa dilakukan jika pembebasan tanah sudah dilakukan setidaknya 75 persen.

"Begitu masuk ke infrastruktur tentu dengan kaidah yang relatif prudent. Kami tidak sembarangan masuk ke infrastruktur," kata Bob.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com