Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LRT Dinilai Kurang Efisien, Begini Jawaban Menko Luhut

Kompas.com - 21/02/2019, 06:30 WIB
Murti Ali Lingga,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek belakangan ini mendapat sorotan karena dinilai kurang efisien.

Salah satunya datang dari Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, terkait tak efisiennya pembangunan infrastruktur moda transportasi darat ini.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengakui memang ada ketidakefisienan dalam pembangunannya. Tetapi, situasi itu terlihat saat ini dan manfaatnya ke depan.

"Iya, memang enggak efisien sekarang. Tapi kita tidak hanya melihat sekarang," kata Luhut dalam sebuah pertemuan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Menurut Luhut, sebuah proyek pembangunan infrastruktur tentu sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. Sehingga tidak asal buat, karena semua potensi atau manfaatnya sudah diperkirankan sejak awal.

"Seperti dikatakan Presiden, kan dua ini, ada daerah bikin jalan, tapi ada daerah tapi belum (ada jalan), ada potensi di sana, kita bikin jalan. Itu aja. Jadi keberanian Presiden melihat ke depan, bahwa ada peluang untuk berkembang di sana," ujarnya.

Menurut Luhut, keberanian untuk melakukan sesuatu sangat diperlukan. Ini semata untuk mendorong dan bergerak ke arah yang lebih maju.

"Tetapi kalau tunggu kita berkembang dulu (untuk membangunnya), ndak akan berkembang-kembang. Makanya dari zaman dinosaurus begini-begini terus," imbuhnha..

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menilai pembangunan LRT kurang efisien. Karena berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol.

Hal itu disampaikan JK saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla ketika itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com