Menteri ESDM: Presiden Tak Berminat Bertemu CEO Freeport

Kompas.com - 21/02/2019, 08:45 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan saat melakukan kunjungan kerja di Pertamina Refenery Unit III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/1/2019).
KOMPAS.com/AJI YK PUTRA Menteri ESDM Ignasius Jonan saat melakukan kunjungan kerja di Pertamina Refenery Unit III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang Presiden Joko Widodo soal pertemuan rahasia dengan bos Freeport McMoran James Moffet di Istana pada 2015.

Sudirman Said mengaku dari pertemuan rahasia itu kemudian dibuat surat agar bisa menjamin perpanjangan kontrak Freeport sampai 2041.

Menanggapi itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, hasil perundingan Freeport yang berlaku sekarang ini didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan negara, yaitu divestasi 51 persen, kewajiban pembangunan smelter, perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan penerimaan negara harus lebih besar.

Perundingan-perundingan sebelum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak dijadikan sebagai dasar dalam perundingan Freeport yang telah disepakati tahun lalu itu.

“Waktu saya ditugaskan (jadi Menteri ESDM) Oktober 2016, Presiden arahannya coba (perundingan Freeport) diselesaikan. Saya sempat tawarkan Presiden untuk bertemu CEO Freeport McMoran, waktu itu sudah Richard Adkerson (bukan James Moffet), tapi Presiden tidak mau bertemu. Karena sudah ada arahan Presiden kepada kami, dan sudah jelas, harus divestasi 51 persen, bangun smelter, mengubah KK jadi IUPK, dan penerimaan negara harus lebih besar. Sudah itu saja. Lalu kami di Tim Menteri berunding dengan Freeport, yang hasilnya sudah kita ketahui semua,” ungkap Menteri Jonan dalam konferensi pers, Rabu (20/2/2019) malam.

Jonan menambahkan bahwa apabila ada pertemuan, perundingan, atau surat yang terjadi sebelumnya, hal tersebut sudah tidak relevan karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.

“Dengan ditugaskannya saya jadi Menteri ESDM, perundingan start dari nol. Dan perundingan atau surat sebelum-sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau seandainya dijadikan dasar, enggak mungkin dong kita bisa dapat divestasi 51 persen,” ujar Jonan.

Jadi apa, menurut dia, yang ditulis di surat saat pendahulu-pendahulunya itu tidak dipakai. “Kami hanya berunding dengan basis baru. Jikalau toh ada pertemuan itu, kan enggak relevan, kan tidak kami pakai juga,” kata Jonan.

Saat dirinya menjabat Menteri ESDM, Presiden tidak pernah menerima Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport. Pertemuan hanya terjadi saat selesainya divestasi 51 persen Freport pada 21 Desember 2018.

"Presiden tidak pernah menerima Freeport secara khusus di zaman saya. Sampai ditandatanganinya IUPK, baru ketemu dengan Presiden. Itu saja,” ujar Jonan. (Azis Husaini, Ridwan Nanda Mulyana)

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Saling bantah soal Freeport, Jonan sebut Jokowi tak berminat bertemu CEO Freeport




Close Ads X