Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Kali Berturut-turut Tahan Suku Bunga, Ini Alasan BI

Kompas.com - 21/02/2019, 16:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menahan suku bunga di level 6 persen dalam tiga bulan berturut-turut sejak Desember 2018 hingga awal tahun 2019.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan tersebut tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal, khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang menjadi indikasi bahwa kenaikan suku bunga tidak diperlukan.

"Kita melihat dari aspek aliran masuk modal asing, CAD lebih rendah, suku bunga Fed, dan mekanisme pasar yang semakin berlangsung baik," ujar Perry di gedung BI, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: 2019, Suku Bunga Acuan BI Diprediksi Turun ke Kisaran 5 Persen

Perry mengatakan, belakangan pertumbuhan ekonomi dunia melambat disertai dengan berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sejalan dengan itu, harga komoditas global diprakirakan menurun.

Termasuk harga minyak dunia, serta normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang cenderung tidak seketat perkiraan semula. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga berkurang.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global membuat kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan lebih rendah dan pengurangan neraca bank sentral menjadi lebih kecil dari rencana.

"Perkembangan ekonomi dan keuangan global tersebut, di satu sisi memberikan tantangan dalam mendorong ekspor. Namun, di sisi lain meningkatkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Perry.

Perry mengatakan, pada kuartal III 2018, transaksi modal mengalami surplus sejalan sejalan persepsi investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat dan ketidakpastian global yang berkurang. Hal ini menyebabkan neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus 5,4 miliar dollar AS.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan pada kuartal IV 2018 tercatat 9,1 miliar dollar AS atau 3,57 persen PDB sehingga secara keseluruhan 2018 tetap berada dalam batas yang aman sebesar 2,98 persen dari PDB.

Setelah itu, pada Januari 2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 1,16 miliar dollar AS akibat permintaan global yang melambat di tengah permintaan domestik yang tetap kuat. Namun, aliran modal asing masih berlanjut hingga 2,2 miliar dollar AS pada Januari 2019. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat 120,1 miliar dollar AS.

"Ke depan, NPI diprakirakan membaik ditopang defisit transaksi berjalan yang terkendali dan aliran masuk modal asing yang berlanjut sehingga terus dapat menopang ketahanan sektor eksternal," kata Perry.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tetap kuat didukung permintaan domestik dan meninglatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga.

"Investasi juga tetap tinggi dipengaruhi optimisme investor yang tetap terjaga terhadap prospek ekonomi Indonesia," kata Perry.

Selain faktor di atas, BI menahan suku bunga acuan untuk mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Dengan aset keuangan yang tetepa menarik, aliran modal masuk asing akan terus berjalan.

"Jadi keputusannya mengenai suku bunga itu adalah masih difokuskan untuk menjaga stabilitas eksternal. Setiap bulan kami akan melihat kembali berbaga data, informasi terbaru dan bagaimana nanti keputusan mengenai suku bunga," kata Perry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com