Jawab Sindiran Luhut soal Harga Pangan, Ini Penjelasan BPN Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com—Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan menyindir janji kampanye calon presiden nomor urut 02 untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo Subianto, soal harga pangan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno pun merespons.

“Kebijakan harga pangan adalah salah satu perbedaan mendasar antara dua calon presiden (capres) yang berlaga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,” ujar anggota Dewan Pakar BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad H Wibowo, Sabtu (23/2/2019).

Sebelumnya, Jumat (22/2/2019), Luhut menyinggung sejumlah topik perekonomian dalam acara Lecture Series on Indonesia's Maritime Diplomacy: The Current Challenges yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Seperti dapat dilihat dalam link video ini—sebelumnya merupakan live streaming—, Luhut antara lain menyindir soal janji kampanye menurunkan harga sejumlah komoditas pangan dalam 100 hari, yaitu pada menit 55:58-56:33.

"Orang bilang mau nurunin (harga) beras, ... , (harga) gula diturunin, (harga) telur murah, karena permintaan emak-emak. Lah petaninya? Kalau berasnya terlalu murah ya cost dia enggak jadi,” ujar Luhut.

Baca juga:JEO-Jokowi dan Prabowo, Siapa Lebih Punya Jawaban soal Pangan?

Menurut Luhut, janji kampanye itu melupakan prinsip kesetimbangan dalam ekonomi. Ketika harga terlalu murah, ujar dia, petani akan “teriak”. Sebaliknya, ketika harga terlalu mahal maka konsumen yang akan memprotes.

"Jadi harus mencari titik imbangnya supaya itu jalan, jadi tidak sekadar nurunin (harga)," kata Luhut.

Menanggapi hal itu, Dradjad mengatakan, Prabowo punya keberpihakan yang sangat kuat, baik kepada petani, peternak, petambak, dan nelayan, maupun kepada emak-emak konsumen dan rakyat banyak.

“Saya tidak mau hanya bicara telur. Kita bicara pangan. Mas Bowo—nama panggilan Prabowo— itu tulus dan serius untuk menurunkan harga pangan bagi rakyat, sekaligus memberi harga jual yang layak bagi produsen,” kata Dradjad.

Menurut Dradjad, harga pangan merupakan salah satu fokus keberpihakan yang ditawarkan pasangan Prabowo-Sandiaga. Karena itu, dia mengaku maklum jika Luhut sampai menyindir atau protes sebagaimana dalam video tersebut.

“Karena, selama 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu mengamankan harga pangan. Selama 4 tahun, pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan harga pangan yang solid,” sebut Dradjad.

Apakah bisa?

Pertanyaannya, apakah janji menurunkan harga pangan seperti yang disampaikan Prabowo dalam sejumlah kesempatan itu bisa dilakukan? Seperti apa pula caranya?

“(Jawabannya), sangat bisa. Dalam pidatonya, mas Prabowo menyebut salah satu langkahnya adalah memangkas keuntungan,” sebut Dradjad.

Penjelasannya, keuntungan dan margin tata niaga pangan selama ini sering terlalu tinggi. Terlebih lagi, sebut dia, untuk pangan eks impor.

Dradjad mengambil contoh beras yang diimpor dari Vietnam, dengan kualitas tingkat pecah 5-25 persen, kadar air 14 persen, dan spesifikasi lain yang masuk kualitas beras medium.