Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi Sebut Anggaran Riset RI Harus Ditingkatkan

Kompas.com - 25/02/2019, 13:24 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri memandang anggaran riset dan pengembangan menjadi salah satu tolak ukur dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Untuk itu, dia meminta presiden yang terpilih pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang dapat meningkatkan anggaran riset dan pengembangan nasional.

“Ini menjadi pekerjaan rumah dari kita semua, terutama kalangan elit negara dan pemerintah. Tentu harus ada trigger ang memulainya, yakni presiden terpilih siapapun nanti. Kalau tidak maka kita akan makin terbelakang di tengah negara-negara yang siap dengan pemanfaatan revolusi industri 4.0,” ujar Didin dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Jokowi Ingin Unicorn Bertambah, Menkeu Siapkan Dana Abadi Riset

Dia mengakui dana riset masih sangat rendah. Idealnya, lanjut Didin, anggaran riset sebesar 1 persen dari PDB.

Selain itu, pemerintah harus mempunyai desain besar dan peta jalan revolusi industri 4.0.

Sebelumnya, dalam akun Twitter-nya CEO Bukalapak Achmad Zaky menyebutkan anggaran riset Indonesia terlalu kecil. Menurutnya, peningkatan anggaran riset dan pengembangan akan membuat Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0.

Zaky mengatakan bahwa pada prinsipnya ia sangat memperhatikan kemajuan industri teknologi di Indonesia. Ia sangat berharap agar investasi dalam bidang riset dan SDM tingkat tinggi bisa menjadi salah satu pendorong kemajuan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com