Rizal Ramli: Boro-Boro Kedaulatan Pangan, Impor Justru "Ugal-ugalan"

Kompas.com - 25/02/2019, 15:43 WIB
Ekonom senior Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Ekonom senior Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menginginkan terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia. Ini dilakukan lewat sejumlah program kerja yang telah dicanangkan.

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan sulit terwujud karena kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah sering melakukan impor pangan.

"Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor 'ugal-ugalan' yang sangat merugikan petiani," kata Rizal kepada awak media dalam jumpa persnya di Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Rizal menilai, di tengah rencana itu, pengurangan kemiskinan yang dilakukan Jokowi juga terbilang kecil yakni sekitar 450.000 orang per tahun. Jauh dari presiden-presiden sebelumnya.

Selain itu, risiko makro ekonomi Indonesia semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Ini menyusul angka utang negara yang makin besar.

"Boro-boro kedaulatan pangan, yang terjadi justru hutang yang semakin besar dengan gill atau imbal beli yang merupakan salah satu tertinggi di kawasan asia pasifik," sebutnya.

"Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir dalam bentuk defisit transaksi perdagangan, -8,57 miliar dollar AS tahun 2018 dan defisit transaksi berjalan -9,1 miliar dollar AS, merupakan defisit neraca berjalan yang paling parah 4,5 tahun terakhir," tambah pria yang akrab disapa RR ini.

Dia menambahkan, selain impor yang merugikan para petani, penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA oleh pemerintah juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

"Itu sangat memukul daya beli golongan (masyarakat) menengah bawah," sebutnya.

Menurut dia, kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan yang dicanangkan Jokowi-JK karena sejumlah faktor. Baik karena sikap pemimpin serta konsitensi dalam menjalankan program.

"Kegagalan Joko Widodo untuk mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan keuangan terjadi kerena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukkan pejabat yang doyan rente (rent seekers)," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita.

Tahun 2014, saat baru menjabat sebagai presiden, Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X