Kompas.com - 25/02/2019, 16:15 WIB
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama

 

 JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak mengimbau para wajib pajak untuk menggunakan laman resmi Ditjen Pajak melalui djponline.pajak.go.id.

Sebab, saat ini marak aplikasi tak resmi yang diunggah melalui Google Play Store yang dihubungkan dengan laman resmi penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, beberapa aplikasi tersebut memiliki gambar dan simbol yang mirip dengan gambar e-filling selain itu beberapa juga ada yang menggunakan lambang lembaga Kementerian Keuangan.

Baca juga: Sudah Lapor SPT Pajak? Ini Tips Meminimalisir Potensi Diperiksa

"Ada beberapa aplikasi seperti DJPOnline oleh MM Creator, atau eFiling Lapor Pajak oleh Patriot Inc, dan lain-lain di PlayStore, gambarnya gambar e-filing mirip-mirip yang kita punya tapi ketika masuk ke sana memang akan linked ke djponline. Tapi enggak usah lewat seperti itu, langsung masuk aja ke djponline," ujar Hestu di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Hestu mengatakan, Ditjen Pajak tidak bisa menjamin risiko menggunakan aplikasi-aplikasi yang tak resmi tersebut. Akan tetapi, Ditjen Pajak juga tak bisa mencegah maraknya pihak yang membuat aplikasi dan mengunggahnya di Play Store.

"Kami ngga menjamin nggak ada risiko kalau masuk ke aplikasi-aplikasi itu, bisa saja datanya mereka simpan atau apa. Jadi lebih baik manfaatkan situs resmi kami djponline, jangan menggunakan aplikasi-aplikasi di Play Store," ujar Hestu.

Baca juga: Cara Lapor SPT Akan Dipermudah, Wajib Pajak Tinggal Tanda Tangan

Tak hanya soal penggunaan laman resmi untuk menyampaikan SPT Tahunan, Hestu juga mengimbau perusahaan yang sudah memotong PPh 21 dari pegawainya untuk segera memberikan bukti potong .

Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan penyampaian SPT Tahunan pada batas waktu penyampaian 21 Maret 2019 mendatang.

"Perusahaan-perusahaan yang sudah memotong PPh 21 harusnya di Januari sudah bisa membuat bukti potong untuk 2018, tolong janagn ditunda-tunda, kasihan pegawainya," tukas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.