Sri Mulyani Sebut 3 Kartu Sosial Jokowi Tak Bebani Anggaran

Kompas.com - 26/02/2019, 06:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019) Dok Biro KLI Kemenkeu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo sempat mengatakan dalam pidatonya akan mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dikeluarkannya tiga kartu tersebut tidak akan membebani anggaran belanja APBN. Justru, kartu-kartu tersebut bisa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

Adapun soal postur anggaran, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah yang lebih besar tahun ini.

"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, bisa dimasukkan di 2020 itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh lebih komprehensif dan akuntabel," kata Sri Mulyani di Kantor BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Pemerintah di dalam APBN 2019 telah meningkatkan bantuan sosial untuk PKH sebesar dua kali lipat dibandingkan 2018.

Selain itu, juga ada peningkatan penerima bantuan pangan non-tunai juga menjadi 15 juta orang. Anggaran pendidikan pun juga cukup besar yaitu Rp 492,5 triliun atau 20 persen dari APBN keseluruhan, juga anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 triliun

Adapun ketiga kartu sakti baru ini nantinya akan melingkupi kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk vokasi setidaknya akan memiliki skema yang kurang lebih sama dengan PKH.

"Jadi kalau beliau menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non-tunai maka itu bisa diubah menjadi kartu baru yang bisa meng-cover khusus kebutuhan masyarakat miskin," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Baca juga: Jokowi Dituding Lakukan Pertemuan Rahasia dengan Bos Freeport, Ini Klarifikasi ESDM



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keukeuh Minta Kenaikan Upah, KSPI Bandingkan dengan Zaman Habibie

Keukeuh Minta Kenaikan Upah, KSPI Bandingkan dengan Zaman Habibie

Whats New
DPR: Kunjungan PM Jepang Harus Bisa Dimanfaatkan Pengusaha Nasional

DPR: Kunjungan PM Jepang Harus Bisa Dimanfaatkan Pengusaha Nasional

Whats New
PGN Pastikan Pengerjaan Pembangunan Pipa Rokan Selesai Tepat Waktu

PGN Pastikan Pengerjaan Pembangunan Pipa Rokan Selesai Tepat Waktu

Rilis
Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia Akan Habis dalam 9 Tahun

Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia Akan Habis dalam 9 Tahun

Whats New
Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak 'Kucing-kucingan' Lagi...

Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak "Kucing-kucingan" Lagi...

Whats New
Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Rilis
Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Whats New
Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Whats New
Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Rilis
BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

Whats New
Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Whats New
Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Whats New
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Whats New
Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X