Beda Gaya Jokowi, Modi dan Trump Saat Bank Sentral Mau Naikan Suku Bunga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo atas kepemimpinannya saat ekonomi global gonjang-ganjing dan menekan ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia pada 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menceritakan salah satu keputusan Jokowi saat Bank Indonesia (BI) berencana menaikan suku bunga pada tahun lalu.

Padahal kenaikan suku bunga BI punya potensi untuk menekan popularitas Presiden Jokowi jelang Pemilu 2019. Sebab kenaikan suku bunga BI bisa menaikan bunga di perbankan.

"Bayangkan tahun 2018, ini sudah masuk kampanye pemilu, kita ekonominya diguncang dari luar ya

Sementara ada pergantian Gubernur BI dari Pak Agus (Martowardojo) ke Pak Perry (Warjiyo)," ujar Sri Mulyani di acara CNBC Economy Outlook, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

"Pak Perry sebagai Gubernur BI baru langsung bicara untuk menaikin suku bunga acuan Bank Sentral," sambung dia.

Di India, rencana pimpinan Bank Sentral menaikan suku bunga tak disambut oleh PM Narendra Modi. Akhirnya ketegangan pun terjadi antara Bank Sentral India dengan pemerintah.

Ketegangan ini mengakibatkan Gubernur Bank Sentral India mengundurkan diri karena isu independensi. India sendiri juga akan mengelar pemilu dalam waktu dekat.

Berbeda dengan Modi, Jokowi ungkap Sri Mulyani justru mengambil sikap yang berbeda dengan rencana kenaikan suku bunga BI.

"Beliau (Gubernur BI) malah diterima sama Pak Jokowi. Kita bicara sama Presiden 'Pak suasananya seperti ini kita harus memberikan sinyal bahwa stabilitas tidak boleh kompromi'. Kita diberikan free hand, itu lah kepemimpinan," puji Sri Mulyani kepada Jokowi.

Sementara di Amerika Serikat (AS) kata dia, Presiden Donald Trump juga mengambil sikap keras kepada Gubernur Bank Sentralnya yang berencana menaikan suku bunga. Bahkan Trump mengancam akan memecat Gubernur Bank Sentral AS

Sri Mulyani menilai keputusan Jokowi itu tanda tak perlu ada yang dikhawatirkan dari ekonomi Indonesia meski jelang Pemilu. Sebab kata dia, Indonesia sudah memiliki track record dalam kebijakan moneter dan fiskal yang teruji.