Populasi Ikan di Lautan Indonesia Meningkat, KKP Ungkap Penyebabnya

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, melalui akun Twitter-nya, menyebut bahwa populasi ikan di lautan Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat. Kondisi ini terjadi saat populasi ikan di lautan dunia justru turun drastis.

"Betapa beruntungnya Indonesia, kita malah mencatat kenaikan lebih dari dua kali lipat," tulis Menteri Susi pada Rabu (13/3/2019) malam.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pemerintah sehingga Indonesia bisa ada di taraf ini?

Berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo, terdapat beberapa hal yang membuat populasi ikan di laut Indonesia meningkat saat itu tidak terjadi di laut dunia.

Faktor itu mulai dari regulasi penangkapan, upaya penegakan hukum dan kondisi ikan itu sendiri.

Baca juga: Studi Baru, Populasi Ikan di Lautan Dunia Menurun Drastis

Penangkapan

Saat ini, kapal penangkap ikan maksimal berbobot 150 gross ton sebelumnya 600-700 gross ton. Sementara kapal pengangkutnya, semula berbobot 2.000-3.000 gross ton, saat ini dibatasi maksimal berbobot 200 gross ton.

"Yang kedua melarang pengoperasian jenis  alat tangkap trol atau pukat harimau atau pukat ikan. Yang ketiga, pelarangan kegiatan alih muatan ikan di tengah laut," kata Nilanto.

Alih muat ikan tangkapan di tengah laut, selama ini menyulitkan bagi pihak pemerintah untuk mendata secara pasti berapa jumlah ikan yang ditangkap.

Saat ini Indonesia sudah tidak mengizinkan aktivitas itu, sehingga jumlah ikan yang tertangkap lebih terdata.

"Selama ini dunia kesulitan untuk memantau hasil tangkapan ikan yang dialihmuatkan di tengah laut. Ikannya enggak terdata jumlahnya," ujar Nilanto.

Hasil tangkapan di lautan lebih banyak dibawa ke negara asal kapal daripada negara tempat dilakukan penangkapan.

Baca juga: Tangkapan Ikan Nelayan Sulsel dan Sulbar Melimpah hingga 11 Ton per Hari

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi Perikanan dan Kelautan Indonesia

Penegakan hukum

Selanjutnya adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui adanya Satuan Tugas di bawah Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2005.

Dalam hal ini, Menteri  Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Komandan Satgas yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur.

"Kepala Pelaksana Hariannya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), unsur di dalamnya ada Angkatan Laut, Polri, Polair, Kejaksaan Agung, dan Badan keamanan Laut (Bakamla)," ucap Nilanto.