Alotnya Penetapan Tarif Ojek Online...

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki mengenai besaran tarif ojek online hingga kini belum juga terpecahkan.

Padahal, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (ojek online).

Namun, dalam peraturan yang diterbitkan pada 11 Maret 2019 itu belum menyertakan besaran tarif ojek online. Dalam beleid itu hanya mencantumkan formula perhitungan biaya jasa.

Formula penghitungan tarif terdiri dari biaya langsung dan tak langsung. Biaya langsung terbagi dari biaya penyusutan kendaraan, bunga modal, pengemudi, asuransi, pajak kendaraan, BBM, ban, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, penyusutan telepon seluler, pulsa serta keuntungan mitra.

Baca juga: Menhub Targetkan Tarif Ojek Online Keluar Pekan Depan

Adapun biaya tak langsung meliputi biaya penyewaan aplikasi.

"Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh menteri (perhubungan)," demikian bunyi Pasal 11 poin 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Penetapan besaran tarif oleh Menhub itu ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub atas nama Menhub.

Penetapan besaran tarif oleh menteri itu ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub atas nama Menhub.

Baca juga: Kemenhub: Tarif Ojek Online di Bawah 5 Km Rp 10.000

Di dalam Pasal 12, disebutkan aplikator wajib menerapkan biaya jasa berdasarkan formula dan perhitungan yang telah ditentukan tersebut.

Dalam menerapkan besaran biaya jasa, aplikator harus terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan. Setelah biaya jasa diterapkan, aplikator wajib melakukan sosialisasi dan melakukan pengumuman kepada mita pengemudi dan konsumennya.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, negoisasi antara pengemudi dan aplikator mengenai besaran tarif ojek online masih berjalan alot.

“Ada beberapa masukan, Rp 2.400 per kilometer, kurang lebih itulah dari pengemudi sudah nett," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Begini Pedoman yang Dikeluarkan Kemenhub untuk Atur Tarif Ojek Online

Namun, lanjut Budi, angka tersebut tak disetujui oleh pihak aplikator. Pihak aplikator merasa angka itu terlalu tinggi.

“Kalau Rp 2.400 per km kemahalan nanti masyarakatnya meninggalkan. Rp 1.600 per km itu nett kali ya, kalau aplikator itu mintanya antara Rp 2.100 sampai Rp 2.000 per km. Kalau pengemudi Rp 2.400 per km sudah nett," kata Budi.

Sementara itu, Budi mengaku sulit mengabulkan permintaan dari pengemudi ojek online yang meminta tarif Rp 3.000 per kilometer.