Darmin ke Uni Eropa: Setelah "You" Makmur, Apa RI Enggak Boleh Kaya?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah tidak gentar dengan Uni Eropa yang siap membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit (CPO) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Boleh-boleh saja mereka pede (percaya diri). Memangnya ya kan silakan saja (pede), kami enggak risau dengan itu," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/10/2019).

"Kami tahu, yakin dia diskriminatif. Coba lihat sudah diskriminatif secara komoditasnya mengapa dikelompokkan sawit itu high risk untuk deforestasi?" ujar Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, bila bicara soal deforestasi atau pengulangan hutan, negara-negara Eropa sudah melakukannya sejak 150-200 tahun yang lalu.

Hal itu kata dia terbukti dengan luasan perkebunan bunga matahari di Eropa yang mungkin 20 kali lipat dari lahan yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit.

Seperti diketahui, bunga matahari juga tanaman yang menghasilkan minyak nabati, seperti kelapa sawit.

"Masalahnya dia lakukan itu 150 tahun lalu setelah dia tebangi hutannya. Kemudian dia tiba-tiba bilang sekarang 'kamu enggak boleh'. Lho emangnya setelah you makmur, kita enggak boleh (kaya)?" kata dia.

Darmin mengatakan, bila Uni Eropa mengadopsi Delegeted Act yang mendiskriminasi CPO, CPO Indonesia dilarang digunakan untuk biodiesel.

Padahal, negara-negara Eropa adalah pasar besar bagi CPO karena konsumsi biodiesel yang tinggi, sedangkan komoditas penghasil minyak nabati lain tidak diterapkan hal yang sama.

Sebelumnya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend angkat bicara terkait memanasnya hubungan RI dengan Uni Eropa.

Ia menilai rencana Indonesia membawa persoalan CPO ke WTO bisa jadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persolan tersebut.

"Saya kira kalau ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, ini harus di-challenge di WTO dan ini adalah jalan terbaik," ujarnya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).