Jokowi Bingung Pajak Perusahaan Belum Turun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bangung dan mempertanyakan belum turunnya pajak penghasilan (PPh) Badan untuk perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan. Seperti diketahui, urusan pajak masuk dalam tupoksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Untuk penurunan PPh memang dibutuhkan perubahan Undang-undang PPh," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Pajak Tak Memberatkan Pengusaha

"Jadi proses pembuatan RUU ini kami dari sisi persiapan akademisnya sudah dilakukan. Kami juga sudah membuat beberapa perhitungan," sambung dia.

Hanya saja kata Sri Mulyani, proses legislasinya harus didorong ke DPR. Saat ini RUU PPh belum sampai ke DPR untuk dibahas.

Kemenkeu ucapnya, terus mendorong agar RUU PPh sesegera mungkin bisa dilimpahkan ke DPR. Sehingga bersamaan dengan semangat reformasi pajak.

Perubahan tidak hanya di UU PPh. namun juga UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penambahan Nilai (PPN).

"KUP sekarang sudah di DPR. Jadi kami akan terus mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut," kata dia.

"Untuk PPh dan PPN, naskah akademisnya relatif sudah siap. Tetapi nanti kami akan sampaikan kepada Kabinet ini apa artinya pengaruhnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang," sambung dia.

Baca juga: Cerita Bos Startup, Disambangi Petugas Pajak hingga Ditagih Dangdutan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan menurunkan pajak bagi korporasi. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Jokowi mengaku sudah beberapa kali bertemu Apindo, Kadin, Hipmi, dan organisasi pengusaha lain untuk bicara bagaimana menurunkan pajak korporasi. Ia juga sudah meneruskan masukan dari para pengusaha kepada Kementerian Keuangan.

"Tapi saya enggak ngerti, sampai sekarang belum rampung. Saya enggak tau hitungannya seperti apa. Dari menteri keuangan, dari dirjen pajak, belum masuk ke meja saya," kata Jokowi.