Belajar dari Kasus Kartel Sepeda Motor Yamaha-Honda

Kompas.com - 14/05/2019, 09:08 WIB
Hasil analisa tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait penetapan harga ritel kendaraan. Materi ini diungkapkan di sidang lanjutan perkara dugaan kartel Yamaha-Honda di Jakarta, Senin (9/1/2017).Febri Ardani/KompasOtomotif Hasil analisa tim investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait penetapan harga ritel kendaraan. Materi ini diungkapkan di sidang lanjutan perkara dugaan kartel Yamaha-Honda di Jakarta, Senin (9/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai bahwa besaran denda yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) kepada Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) terkait kartel sepeda motor masih terlalu kecil.

Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan oleh YIMM dan AHM dalam dalam kasus kartel sepeda motor skutik 110-125 cc (perkara No. 217/Pdt.Sus-KPPU/2019.

Dengan demikian MA telah menguatkan putusan sebelumnya. Atas putusan itu, kedua produsen sepeda motor ternama dikenai denda dengan rincian denda untuk YMM sebesar Rp 25 miliar dan denda untuk Honda sebesar Rp 22,5 miliar.

Baca juga: KPPU: Perkara Perlindungan Konsumen Korban Kartel Yamaha-Honda Silakan Dilanjutkan Pihak Lain

Menurut Tulus, denda itu nyaris tidak berarti apa-apa bagi kedua produsen tersebut, yang nota bene merupakan pelaku usaha otomotif berskala multinasional. Idealnya denda dihitung berdasarkan persentase keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar tersebut.

"Bila punya itikad baik seharusnya manajemen Yamaha dan AHM beritikad baik untuk menurunkan harga sepeda motor yang terbukti dinyatakan kartel dimaksud," kata Tulus kepada Kontan, Senin (13/5/2019).

Meski demikian Tulus menilai belum ada aturan perubahan harga bila terbukti kartel. Selain itu perihal besaran denda juga disoroti agar pelaku usaha bisa punya etika bisnis baik.

Ke depan, agar hukuman terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat mempunyai efek jera dan bermanfaat langsung bagi konsumen, YLKI meminta DPR untuk segera melakukan revisi terhadao UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bentuk revisi yang diharapkan, dari sisi perlindungan konsumen adalah:

Pertama, mengkualifisir tindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat sebagai bentuk tindak pidana, jadi hukumannya bukan hanya hukuman denda berupa uang saja.

Kedua, menjadikan bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai bukti atas dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana model di Amerika Serikat. Contoh indirect evidence adalah misalnya, para direktur utama suatu perusahaan melakukan makan siang bersama di suatu restoran, dan lainnya.

Ketiga, memasukkan pasal agar produsen yang dinyatakan bersalah (terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat) mengembalikan uang selisihnya kepada konsumen yang telah membeli produk tersebut.

Dan memasukkan pasal agar pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, diwajibkan untuk menurunkan harga jual produk yang dipersekongkolkan tersebut.

"Sebab, selama ini berbagai kasus pelanggaran persaingan usaha tidak sehat tidak mempunyai manfaat langsung bagi konsumen karena tidak ada pengembalian uang kepada konsumen dan atau tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan revisi harga, agar harganya lebih murah," kata Tulus.

Halaman:


Sumber

Close Ads X