Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan 10 Wilayah Metropolitan Penopang Ibu Kota Baru

Kompas.com - 16/05/2019, 14:17 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kian dekat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota baru dilakukan untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan. Pun akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara Jawa dan luar Jawa.

Namun, pemindahan ibu kota bukan satu-satunya solusi. Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan konsep penopang ibu kota baru, yaitu pengembangan 10 wilayah metropolitan.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 30,6 Triliun untuk Bangun Ibu Kota Baru

“Membangun ibu kota baru bukan satu-satunya solusi, ada solusi lain yang sudah dirancang yaitu mengembangkan 10 wilayah metropolitan,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bambang menerangkan, dengan dikembangkannya 10 wilayah metropolitan, maka ekosistem perekonomian di luar Jawa yang selama ini hampir tak tersentuh bisa diperkuat.

Pasalnya selama ini, Jawa berkontribusi hingga 58 persen terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia. Di posisi kedua terdapat Sumatera dengan kontribusi sebesar 21,66 persen.

“Membuat perencanaan kota tidak berdasar wilayah administrasi tapi wilayah metropolitan karena itu realistisnya, percuma ngutak-ngatik jakarta kalau kota-kota sekelilingnya dan konektivitasnya tidak diprioritaskan,” lanjut dia.

Baca juga: 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota

Bambang mengatakan, dari 10 itu pengembangan metropolitan tersebut, setidaknya hanya ada 4 daerah di Jawa, sedangkan mayoritasnya akan tersebar di luar pulau Jawa.

Untuk wilayan Jawa terdapat Bandung, Semarang, Surabaya dan Jakarta.

“Selain itu ada Medan (Binjai, Deli, Serdang, Karo), Palembang, Banjar, Makassar, Manado, Denpasar,” kata dia.

Ke depan, ia berharap wilayah-wilayah metropolitan itu bisa juga bisa memperbaiki elastisitas pertumbuhan PDB per kapita RI yang kini tergolong rendah di Asia.

Sebab, setiap 1 persen dari urbanisasi hanya bisa memperbaiki PDB per kapita sebesar 3 persen.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura

"Kenapa urbanisasi kita belum ngangkat? Karena kita enggak pernah bereskan urbanisasi dengan benar, makanya kita mulai dengan metropolitan karena ini wilayah urban yang signifikan,” jelasnya.

Nantinya kawasan metropolitan akan dikembangkan berbagai strategi pengembangan perekonomian.

Pemerintah akan mengkaji letak titik-titik pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri maupun kawasan strategis pariwisata nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com