Laporan Keuangan Pemerintah WTP Lagi, Sri Mulyani Buat Pantun

Kompas.com - 12/06/2019, 17:54 WIB
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang teriri dari 6 kementerian, 6 lembaga, dan 1 bendahara umum negara (BUN) di Jakarta, Rabu (12/6/2019).KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang teriri dari 6 kementerian, 6 lembaga, dan 1 bendahara umum negara (BUN) di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) Tahun 2018 kepada Kementerian/Lembaga yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kementerian/Lembaga itu terdiri dari 6 kementerian, 6 lembaga, dan 1 bendahara umum negara (BUN).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) diberikan kepada BUN juga kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun untuk Pemerintah Pusat telah mendapat predikat WTP secara tiga kali berturut-turut hingga tahun ini.

Baca juga: Laporan Keuangan KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang, dengan usaha yang keras dan komunikasi yang bagus dapat mencapai opini wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," ujar Anggota II BPK Agus Joko Pramono di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Walaupun demikian, BPK menilai pemerintah sudah bisa berpuas diri atas capaian tersebut. Sebab, BPK menemukan beberapa catatam mengenai pengendalian internal yang perlu diperbaiki kedepannya.

"Sebagai auditor kami melihat bahwa permasalahannya bukan berarti akan menjadi lebih gampang, karena permasalahannya selalu dari tahun ke tahun bergeser," kata dia.

Baca juga: BPK Soroti Utang Pemerintah, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun dengan senang hati menerima LHP atas LKPP tersebut. Menggantikan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Bendahara Negara tersebut mengatakan bakal menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait laporan beberapa catatan laporan keuangan.

"Ini harus dinyatakan di dalam action plan yang dilengkapi dan timeline penyelesaian yang jelas, serta menyampaiakan hasil monitoring tersebut secara periodik," jelasnya.

Sri Mulyani pun mengekspresikan rasa senang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan dua buah pantun.

"Karena masih dalam rangka Idul Fitri saya ingin tutup dengan pantun," ujarnya.

Baca juga: Ini 3 Catatan BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018

Adapun dua pantun yang disampaikan Sri Mulyani sebagai berikut.

Pulang mudik lewat Cipali, kena macet cuma sesekali

Kerja sama yang baik perlu digali, tahun depan WTP kembali

 

Bila datang ke Jakarta, jangan lupa bawa KTP

Terima kasih BPK, sekali WTP tetap WTP




Close Ads X