Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Turun, Utang Pemerintah Capai Rp 4.570,17 Triliun pada Juni 2019

Kompas.com - 16/07/2019, 18:45 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan rasio utang pemerintah terhadap Pajak Domestik Bruto (PDB) adalah 29,5 persen pada Juni 2019. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding posisi Mei 2019 yang sebesar 29,72 persen.

Adapun posisi utang hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp 4.570,17 triliun sedangkan asumsi PDB Rp 15.381,39 triliun.

Jika dirinci, utang pemerintah tersebut berasal dari Rp 3.785,56 triliun atau 82,81 persen untuk Surat Berharga Negara (SBN),  pinjaman luar negeri sebesar Rp 778,64 triliun (17,04 persen), dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,97 triliun (0,15 persen).

Seperti dikutip dari laporan APBN KiTa yang dirilis Kemenkeu, posisi utang saat ini lebih rendah dari Mei 2019 yang sebesar Rp 4.571,89 triliun.

Baca juga: 9 Fraksi DPR Sorot Lonjakan Utang Pemerintah, Ini Jawaban Sri Mulyani

"Angka tersebut membuktikan bahwa utang pemerintah telah dikelola denganaman dimana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 0,84 persen yang masih jauh di bawah batas aman 3 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

"Selain itu, realisasi rasio posisi utang sebesar 29,72 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen," ujar dia.

Adapun, realisasi pembiayaan pemerintah hingga Mei 2019 mencapai Rp 180,45 triliun.

Sebagian besar sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerbitan SBN (neto) pada Mei 2019 mencapai Rp 195,72 triliun atau 50,3 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019.

Sementara realisasi pinjaman neto mencapai negatif Rp 15,27 triliun atau 51,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019 dengan rincian penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 190,6 miliar dan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 578,7 miliar, serta penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp 28,63 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com