Menteri BUMN Baru Wajib Rangkul Swasta untuk Dongkrak Investasi

KOMPAS.com - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI telah dilaksanakan, kini pasar menantikan sosok menteri-menteri yang akan membantu presiden dalam kabinet kerja yang baru.

Susunan kabinet tentu akan berpengaruh pada kepercayaan pasar dan publik, yang nantinya berdampak pada gerak perekonomian ke depan, di tengah tekanan global yang masih berlanjut.

Sejumlah pos menteri memegang peranan penting dalam menopang laju perekonomian.

Selain itu, menteri-menteri tersebut menjadi kunci kesehatan fiskal di saat ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berlanjut.

Baca juga: Ekonom: Antisipasi Resesi, Indonesia Harus Ambil Langkah Ini

Salah satu sosok yang banyak dipertanyakan pasar yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, dalam 5 tahun terakhir, kinerja sejumlah BUMN justru memperlihatkan persoalan serius, seperti Krakatau Steel, Garuda Indonesia dan Merpati Airlines, Asuransi Jiwasraya.

Meskipun begitu, ada pula BUMN sektor konstruksi dan perbankan yang memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan infrastruktur yang cukup masif dalam 5 tahun terakhir.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur yang banyak ditangani BUMN itu ternyata meninggalkan persoalan utang.

Pasalnya, BUMN sektor konstruksi mesti mengandalkan pinjaman, baik pinjaman bank, surat utang, maupun utang luar negeri untuk membiayai sejumlah proyek.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Gerbang Tol Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (30/8/2019).

Menurut Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International, Harry Su, memberi catatan khusus terkait utang BUMN sektor konstruksi.

Berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, net gearing ratio atau rasio jumlah pinjaman dibandingkan modal sendiri perusahaan BUMN sektor konstruksi meningkat cukup tajam.

Pada 2013, net gearing ratio sekitar 37,2 persen lalu naik tajam ke kisaran 143,4 persen per semester I 2019.

Kondisi itu, kata dia, memperlihatkan kemampuan permodalam BUMN sektor konstruksi untuk membiayai proyek infrastruktur ke depan terbatas.

"Salah satu pekerjaan rumah Menteri BUMN dalam 5 tahun ke depan adalah merangkul sektor swasta untuk mau berinvestasi, mengingat tumpukan beban utang BUMN yang semakin tinggi," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Pemerintah Luncurkan SBP, Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Luar APBN

Ia menegaskan, kerja sama antara BUMN dan swasta mutlak dibutuhkan guna menopang pertumbuhan ekonomi ke depan, apabila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.