Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Waspada Investasi: Bisnis Perkebunan Berisiko Tinggi

Kompas.com - 08/12/2019, 15:18 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.comInvestasi ilegal berkedok kebun kurma masih panas, Satgas Waspada Investasi kembali merilis daftar entitas ilegal per November 2019 yang menggunakan skema serupa.

Kali ini, PT Kawasan Kurma Indonesia (KKI) dicurigai sebagai salah satu entitas yang memiliki bisnis perkebunan kurma ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, meskipun menggunakan skema bisnis yang serupa Kampoeng Kurma, pengelola Kawasan Kurma Indonesia berbeda dan memiliki kantor pusat di Riau.

"Sama skemanya, hanya harganya lebih murah dan pohon kurma mereka lebih banyak. Kegiatan-kegiatan ini tidak ada izin dan kurma itu enggak berbuah atau tumbuh dengan baik, sementara yang diiming-imingi adalah hasil dari kurmanya," kata Tongam seperti dilansir Kontan.co.id, Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Polisikan Kampoeng Kurma

Dia juga mengungkapkan, sebelum rilis 182 entitas ilegal, Satgas Waspada Investasi sempat mengundang perusahaan untuk datang menemui otoritas.

Namun Tongam memastikan bahwa tidak ada perwakilan yang datang.

Di samping itu, berdasarkan analisis, Satgas Waspada Investasi menemukan bahwa kegiatan bisnis Kawasan Kurma Indonesia tidak berizin dengan potensi return yang tidak rasional dan transparan.

"Kegiatan ini diduga nanti pada saatnya akan berisiko dan merugikan masyarakat. Meskipun, saat ini memang belum ada pengaduan dari masyarakat," ungkap Tongam.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Tindak 182 Investasi Bodong

Terkait masuknya Kawasan Kurma Indonesia dalam daftar entitas ilegal Satgas Waspada Investasi, Marketing Kawasan Kurma Indonesia kantor pusat Riau, Izzul mengaku tahu dan menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan.

Bahkan, dia mengaku sebelumnya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mendatangi kantor pusat di Riau dan manajemen secara terbuka menunjukkan berbagai surat izin yang mereka miliki.

"Izin usaha kami mulai dari kecamatan, yang punya tanah (anak mamak), kemudian ke nagari (izin wilayah), juga diketahui Polsek setempat. Kami juga punya izin kehutanan dari bagian pertanahan," papar Izzul.

Bahkan, dia juga menjelaskan bahwa kegiatan bisnis Kawasan Kurma Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kampar, Riau.

Perusahaan juga mengklaim saat ini tengah menggarap sekitar 5.000 hektar (ha) kebun kurma di seluruh Indonesia, dengan perkiraan jumlah nasabah mencapai 5.000 orang.

Bahkan, Izzul menekankan bahwa Kawasan Kurma Indonesia sama sekali tidak menggunakan modal dari pinjaman bank atau investor tertentu, dan murni hanya menggunakan dana dari nasabah.

"Meskipun begitu, sebagai warga yang baik kalau ada (izin) yang harus dilaporkan kami akan penuhi. Kalaupun diharuskan memenuhi persyaratan apa saja akan kami penuhi," ungkap dia.

Baca juga: Korban Investasi Bodong Kampoeng Kurma Diminta Lapor ke Polisi

Halaman:
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com