Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Psikiater Inggris Ingin Perusahaan Teknologi Raksasa Dibebani Pajak Riset terkait Medsos

Kompas.com - 18/01/2020, 12:04 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber CNBC

JAKARTA, KOMPAS.com - Psikiater terkemuka di Inggris mengatakan, raksasa teknologi seperti Facebook, Google dan twitter harus dibebani dengan pajak untuk mendanai penelitian tentang bahaya yang disebabkan platform media sosial yang mereka ciptakan.

Dikutip dari CNBC, Royal College of Psychiatrists baru saja merilis sebuah laoran pada Jumat (17/1/2020) waktu setempat yang menyerukan kepada Pemerintah Inggris untuk memaksa perusahaan teknologi menyerahkan data ke universitas. Dengan demikian bisa membantu peneliti memahami bagaimana konten online mempengaruhi anak-anak dan remaja.

Dalam laporan tersebut, para psikiater menilai beban perpajakan yang ditimpakan pada perusahaan raksasa teknologi tersebut harus setimpal dengan besaran omzet mereka di seluruh dunia.

"Ini akan digunakan untuk mendanai penelitian dan pelatihan independen baik untuk dokter, guru atau orang lain yang bekerja untuk anak-anak dan remaja," tulis laporan tersebut.

Baca juga: Ingin Berjualan, Lebih Pas di Media Sosial, Market Place atau Situs Sendiri?

Sebagai informasi, saat ini Inggris tengah membentuk regulator yang didanai industri. Regulator itu nantinya akan memiliki kekuatan untuk menghukum perusahaan internet, memblokir akses orang ke situs web tertentu dan berpotensi menahan eksekutif perusahaan teknologi secara perorangan untuk bertanggung jawab atas pelanggaran.

Pembentukan regulator tersebut berdasarkan usulan yang diajukan oleh pemerintah setempat.

Pihak kampus menyarankan agar pengawas independen ini harus ditugaskan untuk menetapkan pajak atas pendapatan perusahaan digital.

Ketentuan untuk menjadi subjek perpajakan belakangan tengah sensitif bagi perusahaan teknologi global. Sebab mereka tengah menghadapi tekanan dari regulator di seluruh dunia untuk meningkatkan kontribusi perpajakan mereka.

Di Perancis, pemerintah setempat baru saja menetapkan aturan perpajakan sebesar 3 persen dari pendapatan perusahaan-perusahaan teknologi termasuk Googlem Amazon, Facebook dan Apple di kawasan Eropa. Peraturan perpajakan tersebut berlaku sejak tahun lalu.

Adapun Inggris dalam waktu dekat juga akan memperkenalkan pajak digital mereka.

Percakapan seputar pengaruh platform internet pada kesehatan mental, terutama bagi kaum muda, saat ini sedang sangat sensitif di Inggris.

Kematian Molly Russell, yang bunuh diri pada usia 14 tahun setelah menonton video yang mencelakai diri, menyebabkan Instagram yang saat ini dimiliki Facebook melarang gambar grafik dengan ilustrasi menggambarkan melukai diri sendiri.

Ayah Russell, Ian, telah mendukung permohonan Royal College of Psychiatrists untuk memaksa perusahaan teknologi besar untuk berbuat lebih dalam mengontrol konten berbahaya.

Dalam laporan itu, Russell mengatakan, meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat namun perkembangan yang cepat dapat dengan mudah menyamarkan datangnya bahaya yang tak terhindarkan yang datang setelahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com