Analis Asuransi Minta Sri Mulyani Talangi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya disebabkan kasus gagal bayar klaim yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pemerhati dan Analis Asuransi Irvan Raharjo pun mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perlu untuk memberikan dana talangan atau bailout atas gagal bayar klaim perusahaan pelat merah tersebut.

Dia menilai, pemerintah memiliki utang kepada industri asuransi lantaran tidak memberikan perhatian kepada industri tersebut.

"Satu solusi, kita serukan ke Menteri Keuangan untuk membail out Jiwasraya dan seluruh rangkaian persoalan yang lebih sama, sudah banyak yang disebut-sebut dan setelah ini akan ada lagi," ujar dia di Diskusi Polemik Jiwasraya dan Prospek Asuransi di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Baca juga: Selain Jiwasraya dan Asabri, Ombudsman Juga Tengah Awasi Taspen

Sebagai informasi, bailout adalah pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan.

Sebelumnya sempat diberitakan Jiwasraya setidaknya membutuhkan dana Rp 32,89 triliun agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan yakni minimal 120 persen.

Namun demikian, Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai bailout belum dibutuhkan oleh Jiwasraya.

Meski dana yang dibutuhkan Jiwasraya cenderung kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, Fithra menilai jika anggaran tersebut bisa menimbulkan trade off dan opportunity cost.

Selain itu dia menilai dengan pemberian dana talangan oleh pemerintah, bisa membuat pelaku di industri asuransi untuk melakukan hal yang sama.

"Nanti kalau dibayar mereka mikirnya ah nanti juga dibayar kok (sama pemerintah)," ujar dia dalam kesempatan yang sama.

Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah Jiwasraya berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut dia, dengan melakukan kolaborasi tersebut setidaknya dalam tiga hingga empat tahun premi Jiwasraya bisa meningkat signifikan. Selain itu, pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) harus segera dilakukan.

"Undang-undang asuransi untuk Lembaga Penjamin Asuransi (LPP) harus disegerakan. Ini untuk memeunculkan trust ke asuransi jiwa agar tidak terpuruk," ujar dia.