Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Masyarakat Jujur Berikan Data di Sensus Penduduk 2020

Kompas.com - 16/02/2020, 11:32 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar masyarakat memberikan informasi sejujur-jujurnya saat memberikan data ke petugas dalam Sensus Penduduk 2020.

"Berikan informasi sejujurnya karena informasi yang bapak ibu berikan akan sangat menentukan kebijakan pembangunan pemerintah ke depannya," kata Jokowi dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (16/2/2020).

Menurut Jokowi, validitas informasi yang diterima petugas sensus sangat vital mengingat banyak kebijakan pemerintah berpatokan pada data-data kependudukan hasil Sensus Penduduk 2020.

"Data hasil Sensus Penduduk ini sangat penting. Informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depannya," jelasnya.

Baca juga: BPS Mau Buka Lowongan 390.000 Petugas Sensus Penduduk 2020, Cek Syaratnya

"Sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi dan semuanya," katanya lagi.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masyarakat membuka pintu lebar-lebar bagi petugas sensus yang mendatangi rumahnya.

"Sensus penduduk 2020 harus sukses. Yang pertama, terima kedatangan petugas sensus di rumah bapak ibu dan saudara saudara semuanya," ungkap Jokowi.

Sebagai informasi, dalam Sensus Penduduk 2020 ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode kombinasi (combine method) yang memakai data administrasi pendudukan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis data dasar, serta metode wawancara.

Periode Sensus Penduduk Online (SP Online) akan dimulai pada 15 Februari-31 Maret 2020. Penduduk dapat mengakses web sensus. bps.go.id menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.

Baca juga: Di Sensus Penduduk 2020 BPS Bakal Cari 390.000 Petugas Sensus, Minat?

Bagi penduduk yang belum mengikuti Sensus Penduduk Online, mereka akan didatangi Petugas sensus untuk melakukan Sensus Penduduk Wawancara dengan menggunakan hp/tablet atau kuesioner kertas selama bulan Juli 2020.

Data penduduk yang dihasilkan melalui Sensus Penduduk 2020 merupakan data dasar yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya.

Selain itu, BPS juga akan membuka lowongan untuk 390 ribu orang petugas di seluruh Indonesia pada awal April mendatang.

Kebutuhan ratusan ribu tenaga lepas itu guna menyukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, Petugas Sensus bertugas mendatangi rumah-rumah penduduk door to door untuk melakukan Sensus Penduduk untuk melakukan wawancara selama penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 pada Juli nanti.

"Kita belum buka pendaftaran sekarang. Pada bulan April nanti setiap daerah akan ada pengumuman lewat online dan masing-masing kota. Kita perlu teman-teman untuk menjadi petugas Sensus Penduduk. Silakan daftar," kata Suhariyanto dikutip dari Antara.

Baca juga: Pernah Dikunjungi Jokowi, Nelayan Muaragembong Masih Susah Beli BBM

Lanjut dia, proses rekrutmen petugas sensus akan dilakukan lewat serangkaian proses seleksi yang transparan. Salah satu syarat pendaftaran petugas Sensus Penduduk 2020 yakni memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Syarat lainnya, petugas sensus juga harus berdomisili sesuai dengan daerah tempat sensus dilaksanakan.

Nantinya, pelamar yang lolos dan ditetapkan sebagai petugas Sensus Penduduk 2020 akan menerima pelatihan singkat, khususnya terkait pengisian kuesioner dan pengetahuan dasar tentang data-data penduduk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Microsoft Komitmen Berinvestasi di RI Senilai Rp 27,54 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Allianz Syariah Tawarkan Asuransi Persiapan Warisan Keluarga Muda, Simak Manfaatnya

Whats New
Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Kini Beli Sepatu Impor Tak Dibatasi, Ini Penjelasan Mendag

Whats New
TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

Whats New
Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Whats New
Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Whats New
Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Whats New
BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

Whats New
Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com